Para kontraktor
KOBEK CIKARANG -Pembuktian kualifikasi dokumen E-Tendering yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bekasi ricuh.
Hal ini terjadi karena hasil lelang paket pekerjaan yang telah diumumkan diprotes beberapa peserta penyedia jasa (kontraktor) yang telah dinyatakan gugur dalam pembuktian kualifikasi dokumen.
Peserta penyedia jasa merasa telah dicurangi dalam proses lelang paket pekerjaan yang diadakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Menurut beberapa kontraktor, panitia lelang tidak sportif dan dianggap berat sebelah dalam melakukan penilaian dokumen penawaran harga. Pasalnya, penawaran harga yang diajukan kontraktor pemenang lelang dinilai terlalu murah dan mengada-ada.
“Penawaran kita masih rata-rata di kisaran 80 persen, tiba-tiba yang penawarannya di bawah 80 persen kok bisa menjadi pemenang. Itu perlu dicek analisa harganya. Kita kwatir paket itu sudah diploting sebelumnya,” kata salah seorang peserta penyedia jasa yang tidak bersedia disebut jati dirinya kepada Kobek, Kamis (7/9).
Para peserta penyedia jasa yang didominasi putra daerah Kabupaten Bekasi juga menilai bahwa penawaran harga yang ditawarkan itu hanya akan memberikan hasil pekerjaan yang sia-sia dan tidak memberikan kontribusi pembangunan menjadi lebih baik.
“Kalau penawaran harganya sampe di bawah 80 persen gitu, gimana hasil kerjaannya nanti? Udah pasti asal-asalan ngerjainnya. Kami sebagai putra daerah Bekasi tidak ingin pembangunan infrastruktur di Bekasi ini jadi sia-sia,” katanya.
Informasi yang diperoleh Koran Bekasi, pembuktian kualifikasi yang dilakukan ULP meliputi paket kegiatan pembangunan gedung, saluran, jalan dan jembatan. Sebelumnya, beberapa kegiatan di DPUPR diulang karena diduga terjadi tarik-menarik paket proyek ‘plotingan”.
Bahkan, muncul rumor bahwa pengunduran diri Adang Sutrisno dari jabatan kepala dinas PUPR akibat banyaknya desakan kontraktor, ditambah lagi kasus hukum yang sedang dalam penyelidikan penegak hukum.(mah)
