KOBEK KOTA – Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Kabid Dikdas Disdik) Kota Bekasi Krisman Irwandi, anggap enteng keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi.
Dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 puluhan miliar rupiah, dia tidak melibatkan TP4D mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan. Bahkan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara, dia tidak pernah minta pendampingan ke TP4D.
Seperti diketahui, TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dalam pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah serta tertib pengelolaan keuangan negara.
TP4D ini dibentuk atas dasar instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015. Kemudian, ada lagi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional, dan surat keputusan Jaksa Agung nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D.
Menanggapi hal itu, Krisman Irwandi mengatakan, walau baru melibatkan TP4D setelah proyek kegiatan selesai diberikan ke kontraktor, itu bukan jadi persoalan yang sangat penting. Tapi, dia mengaku sudah mengajukan surat permohonan pendampingan TP4D.
“Memang, TP4D baru kita libatkan. Suratnya hari Selasa (29/8) sudah kita layangkan. Kita sudah mengajukan permohonan pendampingan, “ kata Krisman kepada Kobek, Rabu (29/8).
Menurut dia, walau kegiatan itu sudah ada yang dikerjakan kontraktor, tidak jadi masalah. Pasalnya, kegiatan itu belum semuanya selesai dilakukan kontraktor dan dibayarkan.
“Tidak apa apa. Orang kejaksaan bilang tidak apa apa dan lebih bagus. Nanti kan diperiksa sama mereka juga. Lagi pula kegiatannya kan belum pada cair, “ katanya.
Disinggung tentang anggaran yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah dan pusat untuk dikelola sendiri oleh sekolah agar mandiri, Krisman mengaku akan diterapkan tahun depan.
“Nanti tahun 2018 akan seperti itu. Seharusnya dari tahun lalu sudah seperti itu. Saya juga tidak mau jadi PPK, malas. PPK cape resiko tinggi. Saya sudah tiga kali diipanggil ke kejaksaan, “ tuturnya.
Tempat terpisah pemerhati dunia pendidikan Lamhot Capah mengatakan, sebanyak 340 kegiatan di Dikdas Disdik diduga tidak terbuka atau transparan kepada publik. Alasannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mau transparan siapa saja yang menerima kegiatan melalui penunjukan langsung (PL).
“PPK itu harus transparan, siapa saja yang dapat kegiatan, jangan ditutupi. Kalau tidak terbuka berarti ada sesuatu di dalamnya, “ kata Lamhot Capah Kepada Kobek, Kamis (31/8).
Dia juga menduga ada kegiatan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) berbasis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tidak masuk dalam laporan TP4D.
“Saya curiga ada kegiatan dalam Sirup tidak dilaporkan ke TP4D, “ katanya. (tgm)
