KOBEK KOTA – Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 KV, GIS 150 KV oleh PLN di lingkungan perumahan Narogong RW 18 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi mendapat penolakan keras dari warga.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi pun berjanji akan turun langsung ke lokasi pembangunan. Janji itu disampaikan walikota kepada penasehat hukum forum warga (FW) Perumahan Narogong, Ebenezer Siregar SH setelah melakukan pertemuan di Pendopo Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Senin (4/9).
Menurut Ebenezer, pihaknya sengaja mendatangi kantor walikota karena surat yang dilayangkan forum warga untuk menghentikan pembangunan Gitet belum mendapat tanggapan. Tapi, walikota berjanji akan datang sendiri ke lokasi untuk berdialog dengan warga. “Kami minta pembangunan GITET itu dihentikan, kalau tidak kami akan melakukan aksi demo. Atau seluruh warga yang tinggal di wilayah itu direlokasi, itu saja permintaan kami,” ujar Ebenezer kepada Koran Bekasi, Selasa (5/9).
Dia mengatakan, penolakan pembangunan terjadi lantaran warga enggan menjadi sasaran dampak negatif atas keberadaan gardu listrik.
Alasan lain penolakan adalah dampak dari pembangunan yang baru berjalan pada tahap pengurugan. Lingkungan warga menjadi banjir manakala hujan mendera.
Menurutnya, tahap awal pembangunan saja sudah merugikan lingkungan. Apalagi jika gardu yang memiliki jangkauan Pulau Jawa dan Bali ini sudah beroperasi, maka dampak kesehatan warga akan terpengaruh. Sebab radiasi yang dihasilkan dari proses pembangkitan listrik berpengaruh terhadap saraf manusia.
Sebelumnya, berbagai protes keras atas pembangunan itu telah disampaikan warga dalam audiensi bersama pihak PLN, Kejari Kota Bekasi dan TP4D, yang berlangsung di aula Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kamis (20/4/2017) siang.
Sementara Ketua Forum Komunikasi Warga RW 18, Heru mengatakan warga memilih pindah dari lingkungan tersebut daripada tinggal bersamaan dengan sumber pembangkit tenaga listrik. Karena itu, warga meminta pihak PLN untuk membebaskan lahan mereka. Sebab bila tidak, maka warga menolak pembangunan dilanjutkan. “Ada sekitar 220 Kepala Keluarga yang tinggal dilingkungan RW 18. Intinya kami mendesak PLN agar membebaskan lahan,” tandas Heru kepada awak media.
Selain itu, Forkom Warga RW 18 juga meminta agar penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) disampaikan secara langsung tanpa melalui pihak manapun, terutama Ketua RW atau pihak Kelurahan Bojong Rawalumbu. Sebab, warga khawatir dana tersebut tidak sampai sebagaimana yang disalurkan. Bahkan ada dugaan pemalsuan tandatangan warga.
Menanggapi tuntutan warga, Manajer Hukum, Komunikasi dan Pertanahan PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, Bambang Bayu Adji mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan dan membahas persoalan tersebut.
Dalam dialog bersama warga, Bambang meminta agar usulan disampaikan secara tertulis baik menyangkut permintaan pembebasan lahan atau perihal lainnya.
“Prinsipnya tuntutan warga kami terima dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Hanya saja semua harus menyerahkan data berupa nama warga, luas lahan serta data kepemilikan tanah,” kata Bambang.
Untuk nilai pembebasan lahan sendiri, Bambang belum berani mengungkapkan kisaran harganya. Pihaknya hanya memfasilitasi warga untuk mengajukan permohonan pembebasan lahan. Kemudian PLN akan mengajukan kepada Kejaksaan dan TP4D untuk mengkajinya sesuai aspek hukum. (gar)
