KOBEK KOTA-Menghadapi proses dan tahapan Pilkada serentak 2018, DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi berupaya menjadikan kontestasi pilkada tersebut sebagai proses demokratisasi yang penuh dengan muatan edukasi politik.
Dinamika yang berkembang saat ini merupakan keniscayaan politik yang harus dapat diikuti dan dicermati secara utuh, hingga dapat mencerminkan proses politik yang memenuhi makna edukasi bagi khalayak luas, masyarakat Kota Bekasi pada umumnya.
Sebab itu, peran media massa menjadi sangat berarti menginformasikan dan menempatkan fungsi media kontrol bagi demokratisasi itu sendiri.
Terlebih dalam era yang serba terbuka, maka informasi apapun yang memotret dinamika di masyarakat adalah informasi yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, maka akan mendistorsi makna strategis fungsi kontrol media.
Terkait dengan tersebarluasnya pemberitaan yang memuat statemen Ketua DPC PDI Perjuangan Disebutkan dalam pemberitaan dimaksud; “Beberapa kali kita berupaya melakukan pendekatan kepada Bang Rahmat Effendi dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan ditingkat propinsi untuk berkoalisi. Akan tetapi hasilnya selalu gagal. Bahkan elit politik kita dipusat pun sudah turun tangan tapi hasilnya juga sama. Akhirnya kita berkesimpulan bahwa PDIP akan maju sendiri sebagai calon nomor satu dalam Pilkada 2018”.
Pernyataan itu, bukanlah bersumber dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Anim Imamuddin sebagaimana dilansir dalam pemberitaan dimaksud. “Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu, sebab itu domain DPP Partai. Artinya bukan kapasitas saya untuk membuat kesimpulan seperti termuat “, kata Anim Imamuddin yang juga.
Anim Imamuddin juga menegaskan bahwa ia membangun komunikasi politik dengan semua potensi kepartaian di Kota Bekasi. “Tapi saya tidak dalam porsi menyimpulkan atau lebih jauh lagi menentukan sebuah keputusan politik”.
Sejauh ini, DPC PDI Perjuangan terus mematangkan langkah-langkah strategis menghadapi Pilkada 2018. Oleh karenanya, masih menghormati proses politik yang tengah dibangun.
“Saya berharap semua bisa menghormati proses ini. Dan pada akhirnya DPP Partai yang bisa menetapkan keputusan politik, apakah kita membangun kerjasama politik dengan partai lain dalam bentuk koalisi, itupun tidak serta merta hanya dengan Partai Golkar tapi semua parpol. Atau lebih jauh lagi, kita mengusung kader terbaik partai untuk bertarung dengan memanfaatkan raihan suara terbanyak, yang notabene memenuhi prasyarat undang-undang. Tetapi pada dasarnya, semua komunikasi yang kita bangun belum ada yang bersifat deadlock,” katanya. (jim)
