KOBEK CIKARANG-Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta), Rieke Diah Pitaloka mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kabupaten Bekasi.
Rieke yang didampingi Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi yang juga Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan Nyumarno itu, melakukan sosislisasi kepada ratusan guru SMP Presiden, Jababeka.
Rieke menyatakan, empat pilar kebangsaan itu gampang diingatnya yaitu dengan PBNU. Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang 1945. “Pancasila bagi saya bukan hanya dihafalkan, tapi yang sulit itu diamalkan. Dan profesi guru ini adalah profesi ujung tombak awal implementasi Pancasila kepada anak didik sejak dini,” ungkap Rieke.
Dikatakan, saat ini negara kita sedang diramaikan hal-hal yang tidak jelas. Padahal, dasar negara kita adalah Pancasila, makanya bagi yang tidak ingin mengamalkan dan berlandaskan kehidupannya ber-Pancasila, lebih baik keluar saja dari Indonesia.
“Presiden Soekarno juga menawarkan Pancasila ini dalam rapat PBB sebagai penyelesaian konflik perdamaian dunia. Sebab, dalam Pancasila tercantum semua hal, mulai kerukunan antar umat beragama, kehidupan bermasyarakat, ketuhanan dan lainnya,” katanya.
Bagi para guru seperti di Kabupaten Bekasi ini, seharusnya menerima pendapatan sesuai dengan Upah Minimum, apakah itu guru negeri maupun swasta dan kalau bisa jangan dibeda-bedakan sebagai cerminan dari Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pasalnya, sebagai pendidik tanggungjawab dan kewajibannya sama.
Sama bayar pajak untuk negara, sehingga guru swasta dan negeri sama haknya. Apalagi mengajar di wilayah Kabupaten Bekasi dengan kawasan industrinya terbesar di Indonesia, sehingga wajar kesejahteraan diutamakan,” tambahnya.
Selain itu, kata Rieke, para guru ini wajib mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Karena ya itu tadi, mereka semua membayar pajak untuk negara dan mereka pun harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.(jim)
