DUGAAN korupsi pengadaan obat-obatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017, hingga saat ini belum jelas perkembangan penyelidikannya.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Tanti Rohilawati juga terkesan menyalahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
Menurut Ketua LSM PEKAN RI Untung Tampubolon, dugaan korupsi proyek pengadaan obat yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut, ada tiga jenis kejanggalan yang menyulut perhatian. Pertama, perusahaan pemenang lelang, PT Anugerah Sarana Adhitama mencantumkan dua kualifikasi SIUP, yakni: Kecil dan Non kecil yang diterbitkan BPPT Kota Bandung, tahun 2013.
Kedua, serapan anggaran yang dituangkan dalam LKPJ Walikota Bekasi Rahmat Effendi, tidak sesuai dengan nilai kontrak. Ketiga 32 jenis obat terdapat obat Non Generik. Kuat dugaan, pencantuman dua kualifikasi SIUP dalam dokumen lelang perusahaan yang menjadi pemenang adalah modus mengelabui publik.
Pada dasarnya, untuk kegiatan ini cukup SIUP kualifikasi Non Kecil, tetapi supaya seolah-olah perusahaan ini kualifaid, maka dibuatkan SIUP Non Kecil dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama, berikut kegiatan usaha yang sama, yakni: perdagangan barang dan jasa, berikut bidang usaha serupa. Padahal, kuat dugaan SIUP perusahaan ini adalah Kecil.
Selain modus tersebut, kata Untung, serapan anggaran/realisasi pembayaran yang dilaporkan dalam LKPJ Walikota Bekasi senilai Rp4.534.022.400 juga mencurigakan, karena nilai kontrak hanya sebesar Rp3.832.261.400. Kemudian, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tanti Rohilawati juga membenarkan, dari 32 jenis obat-obatan tersebut sebagian ada obat Non Generik, sehingga menabrak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 02.02/Menkes/068/1/2010, tentang kewajiban menggunakan obat Generik di pusat pelayanan kesehatan pemerintah.
Dia juga menyebutkan, akibat ulah oknum-oknum mafia proyek di Dinkes Kota Bekasi, negara diperkirakan menderita kerugian hingga miliaran rupiah. Kerugian negara ini, katanya, dapat diperhatikan dari selisih harga obat Generik dengan obat Non Generik dikumulasikan dengan selisih nilai kontrak dengan serapan anggaran Rp700 juta menjadi miliaran rupiah.
Untung mengatakan, indikasi kerugian negara dan pelanggaran hukum sangat jelas dalam kasus ini. Diantaranya, Dinkes menabrak Permenkes No 02.02/Menkes/068/1/2010, tentang kewajiban menggunakan obat generik di pusat pelayanan kesehatan pemerintah.
Kemudian, penanggung jawab keluar masuk obat, yakni, Devi diduga telah melanggar PERPRES No 4 tahun 2015, tentang pengadaan barang dan jasa. Karena menurut Untung, Devi sebagai PPTK tidak boleh merangkap sebagai PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), namun karena diduga ada konspirasi di tubuh Dinkes, semua aturan ditabrak.
Menanggapi temuan LSM PEKAN RI, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati melalui pres releasenya menyebut, pengadaan obat Non Generik karena jenis obat tersebut tidak ada produk generiknya.
Menurut dia, pejabat penerima hasil pekerjaan tidak benar merangkap sebagai PPTK. Realisasi pembayaran sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp3.832.261.400. Dan untuk evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran, dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan barang, bagian fasilitasi pengadaan barang/jasa Setda Kota Bekasi. Untuk penetapan pemenang menjadi kewenangan Pokja. Dari dokumen yang disampaikan oleh Pokja pengadaan tercantum SIUP Non Kecil, dan masa berlaku masih aktif (tanggal terbit SIUP 24 Februari 2016).
Dengan demikian menurut Tanti sudah tidak ada masalah karena semua sudah menempuh ketentuan yang berlaku. Penjelasan itu diaampaikan Tanti Rohilawati melalui release persnya yang tidak dibubuhi tanda tangan dan stempel dinas.
Tanti dalam pres releasenya juga menyebut bahwa serapan anggaran hanya Rp3.832.261.400. Padahal di dalam LKPJ Walikota Bekasi Rahmat Effendi, tertera realisasi pengadaan obat tersebut sebesar Rp4.534.022.400. Artinya secara tidak langsung, Tanti menyalahkan LKPJ walikota.
Terhadap sanggahan/jawaban Plt Dinkes tersebut, Ketua LSM PEKAN-RI, Untung Tampubolon menegaskan, apapun yang disampaikan Plt Kadinkes merupakan haknya sebagai warga negara.
“Yang kita sayangkan adalah kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang menangani laporan dari LSM Pekan RI,” tandasnya seraya menyampaikan, urusan bantah membantah merupakan hak setiap warga negara. Tetapi yang dituntut masyarakat adalah kehadiran pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, sehingga dugaan ini tidak hanya menjadi polemik yang tidak mempunyai kepastian hukum.
Menurut Untung, pertemuannya dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Yanuar Reza menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi harus memenuhi tiga aspek, yaitu, Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Dalam menangani kasus korupsi, kata Yanuar, terjadi pergeseran paradigma. Kasus-kasus korupsi yang nilai kerugian negara dibawah Rp360 juta harus diserahkan ke Inspektorat (APIP).
“Biaya penyelidikan kasus korupsi saat ini di kejaksaan mencapai Rp360 juta/ kasus mulai penyelidikan sampai inkrah. Jadi jika ada kasus korupsi dimana kerugian negara yang ditimbulkan tidak sebanding dengan biaya yang keluarkan negara dalam menangani kasusnya kita serahkan ke Inspektorat,” tegas Yanuar di ruang kerjanya, belum lama ini.
Untung Tampubolon menyesalkan penjelasan dari Kejati kaitan laporanya. Padahal menurut dia, dua alat bukti, pertama PPHP merangkap Penerima barang di gudang penyimpanan obat, sehingga menabrak PERPRES tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian, pengadaan obat untuk kebutuhan tahun 2017 sudah harus diserahkan pihak ketiga per bulan Agustus 2017 sesuai Rencana Umum Pengadaan Barang (RUPB), tetapi faktanya, obat-obatan itu baru diserahkan Desember 2017. “Mestinya uraian tersebut diatas menjadi bukti awal dilakukan telaah dan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap oknum-oknum yang terlibat di dalamnya,” ujar Untung terlihat geram. (*/ridwan)
