KOBEK KOTA – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membangun sejumlah pedestrian dan taman di pinggir-pinggir jalan, pantas diacungi jempol. Apalagi konsep perencanaannya meniru jalan yang ada di kota besar seperti negara Perancis.
Namun sangat disayangkan, pelaksanaan pembangunan pedestrian dan taman di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan tahun anggaran 2016, mengundang pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya, proyek bernilai Rp25 miliar lebih yang dikerjakan PT Lagoa Nusantara (PT LN) itu diduga ada pengurangan volume pekerjaan.
Hal itu juga diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kota Bekasi Tri Adhianto menjawab pertanyaan Kobek, belum lama ini. Menurutnya, ada perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau biasa disebut contract change order (CCO).
Dalam dokumen rencana anggaran biaya (RAB) nomor 602.1/POKJA 1D/15.16/2016, misalnya depan rumah sakit (RS) Mitra Keluarga Bekasi Barat, harusnya ikut dilakukan pekerjaan pedestrian dan pembangunan saluran.
Pasalnya, dalam RAB pekerjaan pedistrian dan pembangunan saluran volume 1,451,41 meter, tapi tidak semuanya dikerjan PT LN. Menurut Tri Adhianto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hal itu terjadi karena biayanya tidak cukup.
“Setelah dihitung, uangnya cuma sampai disitu, jadi di CCO, “ kata Tri Adhianto.
Anehnya dalam satu bidang pekerjaan pemasangan saluran udit 150 x 150 dan 100 x 100 selalu berbeda jenis. Seperti, udit merek DC dan tke precket.
“Kan ada surat pernyataan bahwa pihak ketiga tidak mampu menyediakan udit dengan cepat dan tepat, “ kelitnya.
Hal berbeda dikatakan Sekretaris Dinas PUPR Arif Maulana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). Menurut dia, proyek pedestrian dan pembangunan taman itu sudah kelar tepat waktu dan tidak ada masalah.
Arif Maulana malah membantah bahwa dokumen RAB penataan pedistrian dan pembangunan saluran yang diumumkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi tidak benar.
“Targetnya seperti itu. Enggak ada masalah, anggarannya terserap semuanya, “ kata Arif Maulana kepada Kobek Jumat (26/5).
Pantauan Kobek, pemasangan batu belah dan yang lainnya diduga tidak sesuai RAB. Bagaimana tidak, batu belah yang seharusnya dipasang hingga sama di dasar udit, diduga hanya setengah dari yang seharusnya.
Diduga PPK selama ini tidak pernah memantau pekerjaan. Padahal, PPK adalah seorang pejabat yang dituntut untuk mengetahui seluk beluk pengadaan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan pada proses pengadaan barang dan jasa yang disebabkan karena kesalahan perencanaan, maka PPK juga bertanggung jawab terhadap hal tersebut. (tgm)
