KOBEK KOTA-Polres Metro Bekasi akhirnya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan surat Kapuslabfor nomor: R/6422/III/2017 Puslabfor tanggal 01 Maret 2017 tentang berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab:514/DTF/2017.
Hal itu terkait lahan ahli waris Dr Zainal Abidin yang beralamat di kampong Kaliabang Ceger RT033/002, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, yang diduga dikuasai oknum pengembang.
Dalam surat itu disebutkan bahwa tandatangan Djainul Abidin Bin Matali, yang bermaterai tempel 100 rupiah telah diduga dipalsukan Dhama Wiharja. Pasalnya, dalam SP2HP yang diterbitkan penyidik dengan nomor B/658/III/2017 Restro Bekasi Kota, 07 Maret 2017 disebutkan bahwa Djainul Abidin Bin Matali yang memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada DhamaWiharja, dihadapan notaries tertanggal 06 Oktober 1976 adalah tanda tangan karangan.
Menurut Kasubag Humas Polres Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing, perkara yang menimpa DrZainal Abidin, Kavling Rorotan Pondok Alam Indah nomor 31 RT003/002, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, terus diselidiki penyidik.
“Penyelidikan masih terus berjalan oleh penyidik, “ kata Kompol Erna Ruswing kepada Kobek, Rabu (12/7).
Sayangnya, Kompol Erna Ruswing, tidak bias menjelaskan perkara ini sudah sampai sejahumana. Ketika ditanya sudah siapa saja yang dipanggil dan barang bukti apa saja yang sudah diamankan penyidik, dia seperti tak mau menerangkan dan terkesan menghindari pertanyaan.
“Kalau kurang puas tanyakan langsung saja ke penyidiknya. Pokoknya, perkara itu masih berjalan, “ katanya.
Tempat terpisah,Nafis, kuasa hokum Multirasa Nusantara ketika ditanya lahan ahli waris Dr Zainal Abidin, yang diduga dikuasai oknum pengembang, malah terkejut.“Anda dapat nomor telepon saya darimana. Nomor aku kan tidak pernah sembarangan, masa tidak tahu dari siapa. Nanti ditelepon lagi ya, aku lagi ketemu orang ya, “ kata Nafis kepada Kobek, Rabu (12/7).
Dalam berita sebelumnya, Zainal Abidin yang jugaWakil Ketua Litbang KONI Pusat, berencana melaporkan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasanya, tanah peninggalan orang tuanya seluas 4.600 meter diduga diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh oknum BPN Kota Bekasi kepada salah satu oknum pengembang. Padahal, dia beserta keluarga tidak pernah merasa melakukan penjualan kepada orang maupun pengembang.
Hal ini dikatakan Zainal Abidin, kepada Kobek Selasa (4/7). “Saya tidak pernah melakukan penjualan tanah atau merubah bukti kepemilikan berupa girik nomor 783 persil/blok 45 kelas Desa: II tahun 1979. Apalagi, memberikan kuasa untuk menghadap notaris, “ jelas Zainal Abidin.
Menurutnya, tanah peninggalan orang tuanya itu berada di kampong Kaliabang Ceger RT033/002, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara. Dan sekarang sudah dikuasai oknum pengembang yang tidak bertanggungjawab.
Pria yang masih aktif sebagai Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) ini merasa aneh karena BPN Kota Bekasi sepertinya tidak mengindahkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan tidak sengketa dari Kelurahan Harapan Jaya bahwa lahan itu milik Dr H Zainal Abidin, dengan nomor 148-4/1478-Kl-Hj tahun 2014.
Dia juga menilai bahwa ada oknum Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang tidak teliti dalam menerima berkas asli atau palsu dari para pemohon. Dia pun menduga tanda tangannya sudah dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
“Kalau orang asli situ pasti tahu itu tanah siapa. Kita bingung melihat BPN, sudah keluar surat sporadik yang menyatakan bahwa tanah itu milik saya tapi mereka seperti cuek dan tidak peduli. Padahal polisi sudah bilang tandatangan saya dipalsukan, “ tegasnya.(tgm)
