Yudhi Darmansyah.SH
Drs.Ade Ismail.MSi
KOMISI I DPRD Kabupaten Bekasi meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat meningkatkan pelayanan. Karena masih sering dikeluhkan masyarakat, seperti antrian panjang yang membuat pengurusan surat-surat menunggu lama.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Yudhi Darmansyah menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus maksimal. Disdukcapil harus membuat terobosan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain menambah sumber daya manusia (SDM), juga sarana dan prasarananya, sehingga masyarakat tidak perlu antri berjam-jam.
Dengan menambah personel di loket-loket, maka akan mengurangi antrian hingga urusan bisa cepat selesai. Tidak perlu berjam-jam, bahkan sampai harus berharihari. Padahal, masyarakat datang dari berbagai penjuru di Kabupaten Bekasi yang jaraknya cukup jauh.
“Saya kira, Disdukcapil harus segera menambah personilnya, apalagi setelah tipenya ditingkatkan dari B menjadi tipe A yang memastikan SDM-nya memang harus lebih banyak. Kami akan mendorong agar sarana dan prasarananya juga diperbaiki, seperti gedungnya harus lebih memadai,” katanya.
Yudhi optimis, jika SDM dan sarana dan prasarananya ditambah, maka pelayanan akan lebih maksimal. “Saya melihat langsung, bagaimana antrian yang masih berjubel. Maka, pelayanan harus lebih ditingkatkan tentu saja dengan menambah personil serta peningkatan sarana dan prasarananya,” tambahnya.
Gudang sebagai tempat arsip juga harus dibuatkan. Sebab, saat ini banyak berkas/arsip yang ditumpuk di gang-gang kantor, sehingga kelihatannya pun tak elok. Padahal, masih banyak gedung yang kosong dan bisa dimanfaatkan. Dinas lain yang masih ada di lantai 2 bangunan tersebut, bisa saja memanfaatkan bangunan lainnya, sehingga Disdukcapil bisa secara khusus di sana, katanya.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Ade Ismail mengakui adanya kendala dalam pelayanan. Namun, pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bahkan, untuk memudahkan masyarakat, pelayanan juga sudah ada di Kecamatan, seperti perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E). Di samping pelayaan keliling di Kecamatan-Kecamatan termasuk ke sekolah yang siswanya sudah berusia 17 tahun. Namun, menyinggung penyelesaian KTP-E, diakui kalau blangkonya masih terbatas dari Kementerian Dalam Negeri.
Sedangkan perekaman, baik yang dilayani di Kecamatan maupun di Kantor Disdukcapil, berjalan sesuai ketentuan. Hanya saja, ada kelambatan setelah dikirim ke Kemendagri.
Namun, pengirimannya ke server Kemendagri tidak semulus yang diharapkan. Konon server Kemendagri hanya mampu memroses 2 juta setiap harinya dari 8 juta biasanya.
Menyinggung arsip yang ditumpuk di gang-gang kantor, diakui kalau gudangnya belum memadai. Apalagi, setiap harinya arsip tetap bertambah. Pasalnya, arsip Disdukcapil adalah arsip dinamis, sebagian tak bisa dimusnahkan seperti akte kelahiran. Sehingga, karena tak tertampung hingga ditempatkan di gang-gang. Tapi, pihaknya akan memindahkannya ke Badan Arsip.
Pihaknya juga masih menghitung kebutuhan SDM setelah tipe Disdukcapil ditingkatkan dari A ke B. Kalau sebelumnya, ada 3 Bidang, 9 Kasi dan 3 Subag dan setelah tipe A menjadi 4 Bidang, 12 Seksi dan 3 Subag dan seluruh personil mulai Kepala Dinas, Sekretaris Dinas hingga aparat bawahannya yaitu 51 PNS dan 40 PHL. Dan memang harus ada penambahan, katanya. (advertorial)
