KOBEK KOTA- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Erwin Effendi mengungkapkan tingkat kesadaran warga Kota Bekasi tentang administasi kependudukan masih rendah.
Ia memberi contoh dalam sebulan ini, ada 650 penduduk setempat yang baru mencatatkan diri sebagai warga Kota Bekasi.Padahal, mereka sudah beberapa tahun bermukim di wilayah ini.
Menurut Erwin, motivasi mereka mencatatkan diri ke pemerintah Kota Bekasi karena untuk mempermudah anaknya masuk sekolah. Soalnya, salah satu syarat untuk bisa diterma di sekolah-sekolah di Kota Bekasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus terverifikasi oleh pemerintah setempat.
“Alasannya beragam, tapi mayoritas mereka baru mau mencatatkan diri sebagai waarga Kota Bekasi karena anaknya mau masuk sekolah. Kalau tidak ada NIK, anaknya memang tidak bisa sekolah di sekolah negeri, makanya para orangtua memverifikasi ulang,” kata Erwin Effendi, Minggu (16/7) kemarin.
Dikatakan, selama ini para orangtua tidak memverifikasi NIK, dan dianggap petugas sudah berpindah domisili, atau pindah kerja.Namun, karena tidak melalui prosedur pemindahan, maka data itu dibiarkan atau tidak dihapus.
“Data mereka sebenarnya sudah ada, tapi tidak tercatat dalam NIK. Karena perlu ada verfikasi ulang,” jelasnya.
Menurut Erwin, penambahan penduduk ini bukan sebagai pendatang baru. Tapi, seluruh penduduk itu berasal dari warga yang belum terdata.Jadi, mereka selama ini tinggal di Kota Bekasi, tidak terdata.Dan setelah NIK diverifikasi, baru mereka masuk hitungan jumlah penduduk.Jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini sekitar 2,4 juta jiwa.
Sedangkan jumlah penambahan penduduk dari daerah lain atau pendatang baru, kata Erwin, sejauh ini belum diketahui secara signfikan. Sampai saat ini pihaknya masih melakukan operasi yustisi ke sejumlah permukiman warga.
“Kami masih melakukan pendataan kepada pendatang baru. Jadi totalnya belum diketahui sampai sekarang,” jelasnya.
Secara terpisahk, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Nardi mengtakan, dalam operasi yustisi yang dilaksanakan pekan lalu, petugas telah menjaring 66 warga di Terminal Bekasi. Mereka yang tidak membawa identitas dikenakan denda sebesar Rp30 ribu untuk WNI, dan Rp100 ribu untuk WNA.
Menurutnya, setiap warga pendatang harus memiliki surat pindah dari daerah asal. Hal itu bisa digunakan untuk memproses identitas di daerah yang dituju.
“Kami tidak melarang warga yang ingin ke Kota Bekasi. Tapi, kalau ingin KTP Bekasi, maka harus diberikan surat pindah dari daerah asal,” terangnya. (adee)
