Ilustri/net
KOBEK KOTA – Setelah diambil alih pihak provinsi pengelolaan pendidikan di Kota Bekasi terus jadi sorotan, menyusul kritik mahalnya dana sumbangan awal tahun (SAT) dan sumbangan dana pendidikan (SDP) yang ditetapkan pihak sekolah secara sepihak.
Di SMAN 11 Kota Bekasi misalnya, dana SAT ditetapkan oleh pihak sekolah hingga dikeluhkan para orang tua murid. Dulu saat pengelolaan pendidikan tingkat SLTA masih dikelolaa Pemerintah Kota Bekasi semua sekolah negeri dilarang memungut dana SAT kecuali dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh oarnang tua murid.
Pihak Komite Sekolah SMAN 11 dalam rapat dengan orang tua murid mematok Dana SAT sebesar Rp2.500.000 dan SPP sebesar Rp300.000 yang harus dibayarkan oleh setiap orang tua siswa. Komite Sekolah kekeuh dengan kebijakannya, tanpa memberi pilihan kepada orang tua siswa. “Sumbangan Awal Tahun (SAT) 2,5 juta dan SPP perbulan 300 ribu, banyak yang keberatan karena ketika dikelola kota Bekasi, besarnya sumbangan cuma Rp50 ribu saja. Sekarang pihak komite sekolah ogah dengar keluhan orang tua murid,” kata salah seorang wali murid SMA 11 Kota Bekasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD kota Bekasi, Rahamawati mengatakan, Sekolah SMA Negeri setelah diambil alih Provinsi, pungutan bayarannya sama seperti sekolah swasta. Rahmawati mengakui, memang banyak orang tua murid yang keberatan dengan SAT yang Rp2,5 juta plus SPP Rp300 ribu per bulan. “Sumbangan dana Awal Tahun Rp2,5 juta dan SPP perbulan 300 ribu, dinilai orang tua murid terlalu mahal,” katanya usai melakukan pertemuan dengan pihak SMAN 11.
Rahmawati mengaku banyak mendapatkan laporan keluhanan dari orangtua yang putra putrinya masuk SMU tahun tersebut. Para orangtua mengaku syok dengan biaya-biaya sumbangan awal tahun dan SPP yang lumayan besar yang dibebankan kepada orangtua pasca alih kelola SMU SMK ke provinsi. “Ternyata dampak dari alih kelola tersebut malah merugikan orangtua murid, bukannya lebih murah atau gratis ini malah jadi lebih mahal!,” tegasnya.
Sebetulnya sejak pengambilan wewenang pengelolaan SMA dan SMK oleh provinsi, pemberlakukan kebijakan baru, memang memperbolehkan pihak sekolah kembali menarik iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Repotnya besaran memungun SPP itu tak ditentukan.
Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan regulasi sekolah gratis dari pungutan SPP hanya diberlakukan pada jenjang SD dan SMP dan ini berlaku secara nasional.
Sementara SPP untuk SMA dan SMK itu kebijakan lokal. Kalau sekolah menganggap dana operasional sekolahnya mencukupi boleh saja menggratiskan uang SPP.
Tetapi kata Hamid besaran SPP untuk SMA dan SMK akan ditentukan oleh Surat Keputusan Gubernur karena harus disesuaikan dengan jumlah dana BOS yang diterima sekolah. (adee)
