KOBEK KOTA – Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi H Tumai untuk memperjuangkan hak warga korban penggusuran di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, dinilai ilegal. Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Heri Koswara.
Menurutnya, rapat paripurna yang diselenggarakan Selasa (22/11) hanya diikuti sejumlah anggota DPRD dari empat fraksi. Masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PPP dan Fraksi Demoktrat tanpa dihadiri tiga Wakil Ketua DPRD, H Edi, Heri Koswara dan M Dian.
“Rapat paripurna hari ini illegal, karna tanpa ada mekanismenya. Harusnya, paripurna itu dihadiri oleh seluruh wakil ketua, tapi kita bertiga tidak menghadiri paripurna tersebut,” kata Heri kepada sejumlah wartawan, Selasa (22/11).
Selain itu, Ketua DPD PKS ini juga mengatakan bahwa Ketua DPRD Tumai sudah melanggar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan tata tertib sebagai lembaga terhormat.
“Sebagai lembaga kehormatan, harusnya bisa bersikap untuk menjaga marwah terhadap mekanisme kerja. Dan kami yang ada disini, baik dari fraksi partai Hanura, PKS, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKB meminta lembaga untuk menjaga marwah mekanisme kerja yang baik,” bebernya.
Lebih lanjut, Heri Koswara juga mengungkapkan soal pembentukan panitia khusus (pansus) terkait penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Menurutnya, pihaknya bukan tidak menyetujui pembentukan pansus, hanya saja terkait persoalan penggusuran, pihaknya akan mengkonsultasikan dan mencari solusi bersama Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.
“Terkait masyarakat yang terkena penggusuran akan kita bahas melalui Badan Musyawarah (Bamus). Kita akan lakukan verifikasi dan dalami perihal masyarakat yang terkena gusuran dengan mekasime yang sesuai dengan tata tertib dan aturan yang ada,” jelasnya.
Wakil Ketua III M Dian juga mengatakn bahwa DPRD Kota Bekasi memiliki tata tertib dan peraturan yang jelas.
“Ada kode etik kinerja DPRD yang tidak boleh dilanggar. Mekanisme harus sesuai dengan tata tertib yang ada,” singkatnya dalam kesempatan yang sama.
Sementara Wakil Ketua I, H Edi berharap, dengan adanya perbedaan pendapat dan pemikiran di dalam internal DPRD Kota Bekasi bisa segera cepat terselesaikan dan mendapat titik terang terkait polemik yang ada di Kota Bekasi mengenai penggusuran.
“Ini bukan sebuah perpecahan yang terjadi di internal DPRD Kota Bekasi. Hanya saja, ada perbedaan pendapat yang kita anggap itu hal yang wajar. Dan kedepan, semoga semua ini ada titik temunya,” pungkasnya. (pus)
