KOBEK KOTA – Forum Realitas Bekasi (FRB) menggelar dialog interaktif bertemakan, penggusuran bangunan liar dan perspektif hukum dan kemanusiaan di salah satu rumah makan, Selasa (22/11). Narasumbernya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Tumai, Naupal Al Rasyid (praktisi hukum) dan Dosen Fisip Unisma, Adi Susila. Sayangnya, walikota dan ketua dewan tidak menghadiri dialog yang dipandu wartawan, Faturohman S Kandy tersebut.
Naupal dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penggusuran rumah warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan dan beberapa bangunan liar (Bangli) lainnya adalah konflik hukum dan bukan masalah politik. Menurut dia, dalam persoalan penggusuran bangli tersebut telah terjadi pro dan kontra. Warga menilai penggusuran suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar hak azasi manusia (HAM). Tapi, disisilain ada yang mendukung tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mempercepat proses pembangunan.
Menurut Naupal, menyikapi persoalan ini ada beberapa hal yang dapat dikaji dari perspektif keberlakuan hukum. Salah satunya, dasar hukum yang digunakan dalam penggusuran harus kuat. Sebab, dalam ketentuan hukum diatur peraturan perundangan di atas peraturan daerah (Perda).
“Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis hukum. Pertama, hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (ius contitutum). Sedangkan kebalikannya, hukum yang dicita-citakan atau diangan-angankan (ius constituendum),” kata Naupal.
Konteks pembahasan penggusuran rumah warga di sepanjang Jalan Irigasi Pekayon Jaya, kata Naupal, setidaknya ada dua dasar pokok hukum positif yang lazim sebagai pertimbangan hukum diluar Perda. Masing-masing, Undang-undang PrP No 51/1960 tentang penggunaan tanah tanpa izin. Dan, Peraturan Pemerintah No 6/2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.
Penyampaian Naupal berbeda dengan Adi Susila. Dia lebih fokus memberikan narasi dari sisi kemanusiaan dan mencarikan solusi terhadap warga yang menjadi korban penggusuran. Menurutnya, Pemkot Bekasi ada baiknya jika meniru tindakan penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya, sebelum digusur diupayakan untuk relokasi tempat tinggal bagi warga.
“Untuk memberikan uang kerohiman dan relokasi memang Pemkot Bekasi butuh anggaran cukup besar. Tapi, kalau mau mencari solusi, warga yang menjadi korban diperhatikan juga. Misalnya, seperti yang dilakukan Pemprov DKI membuat rumah susun sederhana atau memulangkan warga ke kampung asalnya,” kata Adi.
Dalam dialog ada beberapa peserta yang mempersoalkan tentang kewenangan Pemkot Bekasi menggusur warga yang menempati lahan hingga puluhan tahun. Alasannya, lahan itu bukan milik Pemkot Bekasi, tapi milik Perum Jasa Tirta II. Bahkan, ada yang mengaku praktisi dan aktivis mengatakan dialog tersebut tidak akan membuahkan hasil bagi kepentingan masyarakat. (red)
