KOBEK KOTA – Sungguh sangat luar biasa, Dinas Tata Kota (Distako) Kota Bekasi diduga merestui pendirian Hotel Amarossa di Jalan Raya Ahmad Yani Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ).
Pasalnya, GSB adalah jarak yang membatasi bangunan terdekat terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor, atau riol, sampai batas terluar muka bangunan.
Garis ini berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
GSB menjamin adanya ruang terbuka hijau privat dalam bentuk halaman rumah, menambah keamanan, serta mengurangi pengaruh bising dari kendaraan di jalan raya terhadap penghuninya.
Ketika hal ini ditanyakan kepada Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Distako Erwin Guwinda, tidak bersedia memberikan komentar.
“Saya kurang tahu lebih baik tanyakan langsung ke bagian penataan bangunan. Kalau tidak BPPT, “ katanya, belum lama ini.
Bukan itu saja GSJ juga diduga tidak memenuhi kriteria, garis batas pekarangan terdepan. Pasalnya GSJ merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan, karena itu biasanya di muka GSJ terdapat jalur untuk instalasi air, listrik, gas, serta saluran-saluran pembuangan.
Pada GSJ tidak boleh didirikan bangunan, kecuali jika GSJ berimpit dengan garis sempadan bangunan (GSB).
Garis sempadan jalan memberikan tempat bagi berbagai instalasi yang dibutuhkan masyarakat, serta menjaga kualitas visual antara jalan dan bangunan.
“Itu ada sepuluh meter ke dalam. Dihitungnya dari sisi, ada sepuluh meter. Tapi, lebih baik tanyakan langsung ke bidang pemanpaatan guna lahan. Saya takut salah, “ kelitnya.
Menurut Erwin , sebagian lahan milik Hotel Amarossa adalah tanah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang notabennya menyewa lahan. Dirinya juga mengklaim sudah mengantongi ada dokumen sewa menyewa antara pihak hotel dengan PUPR. Disinggung tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hotel Amarossa, kata Erwin, mereka beli lahan diluar. Tanpa menjelaskan dimana tempatnya.
“Depannya milik tanah PUPR sifatnya menyewa. Sebagian tanah tersebut milik PUPR, kita mempunyai dokumen sewanya. RTH-nya mereka beli diluar, “ ucapnya.
Tempat terpisah kordinator IMB Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Mafudin, mengamini bahwa Hotel Amarossa telah diterbitkan IMB oleh jajaranya. Sayangnya dia tidak bisa menjelaskan kajian GSJ, GSB dan RTH-nya.
“Amarossa IMB-nya sudah ada,” ucapnya singkat.
Sementara Ririn Lutfiani, manajer SDM Hotel Amarossa mengatakan, bahwa jajaranya sudah klier dengan dinas terkait dan Kementrian PUPR.
“Kita udah klier dengan Distako dan pihak PUPR,” kata Ririn, kepada Kobek Rabu (4/1).
Dia juga tidak bisa menjelaskan apakah betul pihak Hotel Amarossa melanggar GSJ, GSB dan RTH. Pasalnya, waktu pihak Distako mengadakan rapat dirinya tidak mengikutinya.
“Yang ikut rapat pimpinan saya dan orang pusat, jadi saya kurang tahu,” katanya.
Disinggung tentang kepemilikan tanah yang didirikan Hotel Amarossa di lahan milik PUPR, dia seperti berkelit dan melarikan prihatian pertayaan wartawan.
“Ada ko di siteplannya. Aku kurang tahu ya jika itu. Pokoknya kita datang dalam undangan Distako. Kalau kita bilang klier, klier ya,” kelitnya.(tgm)
