KOBEK KOTA – Pengadaan meubeler berupa kursi dan meja di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi tahun 2017 diduga sarat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oknum pejabat tinggi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diduga bersekongkol dengan salah satu kontraktor untuk memenangkan kegiatan bernilai Rp60 miliar lebih tersebut.
Informasi yang diperoleh Kobek, anggaran pengadaan kursi dan meja untuk sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) se Kota Bekasi itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp60.202.826.819.
Kegiatan ini muncul di salah satu website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, kegitan yang masuk ke website Sirup adalah pekerjaan swakelola.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Cucu Syamsudin, tidak bisa menjelaskan secara detail. Alasannya, karena dia baru dua bulan menjabat dan menduduki jabatan tersebut.
“Saya tidak tahu betul dengan kegiatan tersebut. Kalau tidak salah kita menggunakan e-katalog, “ kata Cucu Syamsudin kepada Kobek, Jumat (5/5).
Menurut Cucu, yang mengetahui betul tentang kegiatan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tapi, jika pengadaan kursi dan meja itu tidak sesuai yang diinginkan oleh dinas, katanya, akan dipulangkan kembali.
“Kita memang belum turun ke lapangan melihat kondisi barang, apakah itu yang kita inginkan atau tidak, “ jelasnya.
Apalagi, isu yang berkembang di lapangan pengadaan kursi dan meja tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi Disdik. Mulai logo kursi dan meja yang sudah mulai terbuka juga warna yang satu dengan lainnya terlihat pudar.
Tempat terpisah Uu Saiful Mikdar selaku PPK kegiatan tersebut, seperti ingin lepas tanggungjawab. Menurutnya, PPK dalam hal ini tidak ikut campur jika ada kesalahan. Alasannya karena dia sudah memasukan kegiatan tersebut dalam e-katalog milik LKPP.
“Berkenaan dengan spek, berkenaan dengan kualitas bukan kewenangan kita bang. Sebab, kita menggunakan e-katalog. Karena, spek dan kualitas sudah ada di LKPP. Jadi tidak mungkin yang namanya Inola, jika tidak sesuai dengan spek dan sebagainya nanti mereka diblacklist oleh LKPP, habis mereka, “ kata Uu Saiful Mikdar.
Menurut Uu Saiful Mikdar, kursi dan meja sudah sama dengan yang dikirimkan dengan Kota dan Kabupaten yang lain. Seperti, Bogor. Jika pengadaan kursi dan meja tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kata Uu Saiful Mikdar, yang bergerak bukan dirinya melainkan LKPP dengan Inola. “Barang itu dibeli seolah-olah seijin negara, kalau e-katalog PPK tidak dilibatkan disini, “ ucapnya.(tgm)
