KOBEK KOTA – Hasil audit dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi, harus dikejar dan proses lebih lanjut. Hal itu dikatakan Walikota Bekasi Rahmat Effendi kepada Kobek, Rabu pekan lalu.
“Temuan BPK itu harus dikejar dan proses. Jika memang betul ada kelebihan pembayaran proyek kegiatan kepada pihak ketiga, ya harus dikembalikan, “ kata Rahmat Effendi.
Menurut Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, harus dikroscek dulu apa bentuk kelalaian yang dilakukan SKPD. Sementara dalam peraturan BPK nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sudah sangat jelas.
“Musti diceck dulu ke inspektorat, kelalaian apa yang terjadi. Ente kan berita yang dikejar, nah kalau bapak itu (walikota) administarasi. Memang walikota itu arsip berjalan, “ kelitnya.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kota Bekasi Widodo Indrijantoro mengatakan, terkait masalah kelebihan pembayaran kegiatan sepenuhnya adalah kewenangan tim auditor BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2015. Apalagi, adanya peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Seperti diketahui, audit BPK terhadap hasil keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun 2015, masih terdapat tanah fasos dan fasum senilai Rp75,74 miliar yang tidak didukung dengan berita acara serah terima barang. Diantaranya senilai Rp7,29 milar tidak diketahui keberadaannya. Bukan itu saja sebanyak 45 perjanjian sewa dengan pihak ketiga atas aset tanah Pemkot Bekasi telah kadaluarsa, terindikasi beralih fungsi.
Selain aset, beberapa SKPD diduga telah melakukan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, dan hingga kini belum tuntas pengembaliannya. Kegiatan ini bisa dilihat di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.
Seperti, kerjasama penyelenggaraan laboratorium bahasa dan laboratorium komputer pada Disdik ada kelebihan pembayaran Rp1,3 miliar lebih. Kemudian, ada juga penyimpanan dana di rekening pribadi UM, Rp130 juta oleh pelaksana pada Subbag Keuangan Disdik di Bank BJB, hingga kini hanya sebatas sanksi tertulis. Dan dana Sumbangan Awal Tahun (SAT) dari tahun 2011 sampai 2015.
Bukan itu saja, BPK juga menemukan potensi kerugian daerah Rp431 juta pada dinas kebersihan. Serta penggunaan langsung pendapatan retribusi daerah oleh UPTD Kebersihan Rp1,3 miliar lebih.
Kondisi tersebut menurut BPK, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 57 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1.
Sayangnya, di Kota Bekasi ini mulai dari pejabat negara hingga pelaksana pekerjaan menganggap remeh temuan yang dilakukan BPK. Padahal setiap ada rekomendasi BPK, kerugian negara harusnya dikembalikan kepada dinas terkait. (tgm)
