KOBEK KOTA – Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 34 Kota Bekasi Anita Leni terkesan kebal hukum. Pasalnya, dia berani melakukan pungutan uang dengan dalih beli bangku dan meja anak didik tanpa dasar hukum. Bahkan, teguran yang dilakukan sekretaris dan kepala dinas pendidikan (Disdik) Kota Bekasi juga tidak dihiraukan.
Anita Leni kepada Kobek mengakui adanya pungutan untuk membeli kursi di SMPN 34. Pungutan itu, katanya dilakukan ketua komite sekolah. Sedangkan dia sebagai kepala sekolah hanya mengetahui saja.
Menurutnya, pungutan itu dilakukan kepada orangtua siswa untuk membeli bangku dan meja anak didik. Dia berdalih, sudah beberapa kali mengajukan pengadaan kursi dan meja ke Disdik tapi tidak dipenuhi. Dan ini, kata Anita, atas usulan ketua komite dan orang tua siswa yang ingin anaknya masuk pagi.
“Ini atas usul mereka untuk membeli kursi dan meja di delapan ruang kelas baru. Uangnya mereka yang pegang, lagi pula sudah sesuai prosedur, “ kata Anita kepada Kobek, Selasa (10/1).
Padahal, sesuai pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbub) No 44/ 2012, pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan barang jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Dalam Permendikbud ini juga disebutkan, pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pusat atau daerah, tidak diperkenankan menarik pungutan tapi bisa menerima sumbangan dari masyarakat.
Menurut Anita, sampai saat ini dana yang terkumpul Rp80 juta. Dana tersebut semuanya dikelola ketua komite.
Sekadar diketahui, dalam pasal 423 KUHP disebutkan, pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun.
Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dedet Kusmayadi telah memanggil kepala SMPN 34 Anita Leni karena melakukan pungutan liar (Pungli) berdalih untuk pembelian kursi terhadap orang tua murid sebesar Rp150 ribu per siswa.
Menurut Dedet Kusmayadi, pemanggilan terhadap Kepsek SMPN 34 dilakukan Senin (9/1) untuk dimintai keterangan. Menurutnya, Kepsek tersebut sudah pernah dipanggil kepala dinas pendidikan. Namun, kepala sekolah itu tetap berkeras bahwa perbuatannya sudah sesuai prosedur. (tgm)
