KOBEK KOTA – Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyebutkan Peraturan Daerah(Perda) nomor 6/2015 tentang pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) adalah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri (Dedagri).
Hal itu dikatakan Rahmat Effendi menanggapi keberadaan Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (LPTJSL) yang belum dibentuk hingga saat ini di Kota Bekasi. Padahal, dalam Perda nomor 6/2015 disebut bahwa LPTJSL harus dibentuk untuk mengelola dana CSR perusahan.
“Informasi dari bagian hukum bahwa perda itu insiatif dari Dewan dan hasil evaluasi Depdagri, karena ada beberapa pasal yang harus dihilangkan. Saat ini masih dikaji kembali oleh Dewan. Jadi belum melangkah ke pembentukan LPTJSL, “ kata Rahmat Effendi kepada Kobek, Kamis (4/5).
Sementara, jika melihat data dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), perda di Kota Bekasi yang dicabut karena menghambat investasi, antara lain Perda nomor 14 tahun 2009 tentang penyelenggaraan izin gangguan, Perda nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta Perda nomor 6 tahun 2015 tentang CSR untuk perusahaan di lingkungan Kota Bekasi. Selanjutnya, Perda nomor 38 tahun 2011 tentang tata cara penghitungan nilai pajak air tanah dan Perda nomor 7 tahun 2011 Pajak Hiburan.
“Kalau mau jelas, hubungi kabag hukum dan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), “ katanya.
Tempat terpisah sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Lintong Ambarita mengatakan, Perda nomor 15 tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tetap berlaku dan tetap ada pengenaan retribusi.
“Kalau pajak air bawah tanah plus ijinnya sudah diambil alih Provinsi. Jadi kita tidak ada lagi produk air bawah tanah, “ kata Lintong Ambarita kepada Kobek, belum lama ini.
Menurut Lintong, ada beberapa Perda yang dilarang oleh Kemendagri yang menghambat investasi. Akan tetapi, lanjut Lintong, hingga kini pihak legislatiflah yang tidak pernah melakukan pencabutan terhadap Perda tersebut. Apalagi Perda tersebut berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka juga sering membuat surat telahaan atau surat ke Kemendagri terkait perda yang dilarang.
“Perdanya dilarang sedangkan Undang-undangnya atau Peraturan Pemerintah saja belum dilarang. Maka kita tetap melaksanakan pemungutan sepanjang belum ada pencabutan, “ jelasnya.(tgm)
