KOBEK KOTA – Dugaan uang pelicin paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi akhirnya dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Bukti awal yang diserahkan adalah percakapan (Whatsapp) oknum kontraktor dengan istri oknum pejabat PUPR.
Laporan dugaan gratifikasi proyek itu disampaikan Ketua Umum Aliansi Rakat Bekasi (ARB) Mahfudin Latief dengan bukti percakapan istri oknum pejabat PUPR meminta uang Rp200 juta dari pihak kontraktor dengan janji proyek jalan di daerah Bantargebang.
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bekasi Febrianda Ryendra mengatakan, harusnya kontraktor yang memberi uang pelicin Rp200 juta segera membuat laporan resmi. Menurut dia, lebih akurat jika kontraktor yang bersangkutan membuat pelaporan, jadi tidak perlu lewat perantara.
Alasannya, hal itu sudah masuk ranah tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Tapi dengan catatan, pemberi uang itu mau dilakukan testimoni oleh penyidik Kejari Bekasi.
“Memang sudah ada surat masuk ke meja saya. Seharusnya pemberi uang itu membuat laporan resmi agar kami tindak lanjuti. Karena itu sudah masuk ranah korupsi, “ kata Febrianda Ryendra kepada Kobek, Kamis (27/7).
Pemberi uang ini, lanjut Febrianda, sebenarnya juga tidak bisa kena pidana. Alasanya, mereka itu korban yang dijanjikan pekerjaan agar mendapatkan proyek.
“Mereka itu korban yang dijanjikan untuk mendapatkan proyek. Asalkan mereka itu jujur bicara di hadapan penyidik dan masalah tidak ada yang ditutupi, kita akan kejar penerima uang itu, “ katanya.
Menurut pria kelahiran Sumatra Barat itu, di kalangan masyarakat ada pradigma bahwa pemberi dan penerima uang suap bisa sama sama dipidana, memang benar. Akan tetapi, seharusnya masyarakat bisa melihat lebih jauh lagi, apakah pemberi uang ini korban atau bukan.
Walaupun mereka itu mengerti bahwa itu salah, tapi sudah menjadi rahasia umum jika kontraktor tidak memberi uang pelican, mereka tidak akan mendapatkan kegiatan yang sesuai kemampuan kerjanya.
“Contoh, Anda bangun rumah harus memiliki IMB. Tapi izinya tidak pernah keluar padahal anda sudah ingin memiliki rumah senidiri, izinnya belum dikeluarkan dengan berbagai macam alasan. Jadinya kan anda dengan berat hati memberikan imbalan, walau anda tahu itu salah, “ jelasnya
Tempat terpisah Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi Tri Adhianto, membantah jika tudingan yang dialamatkan kepada dirinya beserta jajaranya bahwa adanya istri oknum pejabat dibawah naungannya meminta uang sebesar Rp200 juta kepada oknum kontraktor.
Menurut Tri Adhianto, dirinya tidak mengenal oknum kontraktor tersebut dan wanita yang disebut-sebut salah satu istri pejabata di DPUPR. Dan dia meminta, justru permasalahan itu tidak usah dibesar- besarkan.
“Saya tidak kenal istri siapa itu dan siapa kontraktornya. Udahlah yang lain saja ditanyakan, “ kata Tri Adhianto kepada Kobek, usai Apel pagi di lapangan Pemkot Bekasi, Senin (31/7). (tgm)
