KOBEK KOTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi Ucu Asmarasandi menyatakan mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohammad (M2) bisa ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018.
Menurut Ucu Asmarasandi, meski Mochtar Mohammad pernah menjalani kasus hukum, namun dalam peraturan KPU tidak ada satu kalimat yang mengatakan bagi para mantan narapidana tidak boleh ikut pencalonan.
“Dalam Peraturan KPU No 3 tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah disebutkan, pelaku tindak pidana yang tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah mantan terpidana bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak,” kata Ucu Asmarasandi kepada Kobek, Senin (7/8).
Dia menyebutkan, mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah . Dengan syarat mengumumkan secara terbuka bahwa dia pernah menjadi terpidana atau sedang menjalani masa hukuman tapi tidak ditahan. Setelah itu terserah masyarakat untuk menentukan pilihannya. ”Memang tidak ada kalimat dalam aturan KPU kapan bagi mantan terpidana harus segera memberitahukan ke publik bahwa dia mantan napi, atau sedang berpekara di pengadilan. Apakah satu hari pencalonan, atau sepuluh menit ketika mendaftarkan diri sabagai calon, “ jelasnya.
Ucu menambahkan, apabila mantan narapidana tersebut tidak mau mengumumkan secara terbuka, maka berlaku syarat kedua. Yaitu, bahwa mantan narapidana bisa ikut pilkada setelah lima tahun selesai menjalani hukuman.
Dengan demikian maka ketika seorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana atau sedang menjalani hukum tapi tidak ditahan, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials) “Mau putasan MK atau Undang Undang, pastinya kita menjadi rujukan peraturan KPU itu. Kalau peraturan KPU mengatakan boleh, ya boleh. Kalau kata peraturan tidak boleh, ya tidak boleh, “ tegasnya.
Ucu juga mengajak masyarakat dan media memberikan informasi kepada warga Kota Bekasi yang benar dan jangan sampai menyesatkan. Pasalnya, ketika media salah memberikan informasi maka masyarakat akan salah juga mencernanya. Dan hak orang lain secara tidak langsung sudah dirampas.
“Itu isu yang mengatakan mantan narapidana tidak bisa mencalonkan. Makanya kawan kawan memberikan informasi yang benar, jangan menyesatkan. Harus jelas rujukannya dari mana, “ katanya.
Pasalnya, kata Ucu, proses ini menyangkut dengan hak seseorang yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Jika ada peraturan KPU yang melarang, dia juga tidak memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri. (tgm)
