KOBEK KOTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi M Kurniawan yang juga anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi mengaku pasif soal dugaan uang suap Rp11 miliar lebih yang diterima anggota DPR Yudi Widiana Adia dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.
“Saya mah pasif saja. Kita ikuti saja proses hukum yang sudah berlangsung,” kata Kurniawan kepada Koran Bekasi, Kamis (22/3).
Dia juga mengaku pasrah atas putusan hakim yang menyatakan Yudi Widiana Adia terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan divonis sembilan tahun penjara.
Sementara itu, usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Yudi membantah telah menerima uang suap. Yudi menilai amar putusan yang disebut korupsi bersama Kurniawan, tidak bisa diterima karena Kurniawan sendiri hingga saat ini belum menjadi tersangka oleh KPK.
“Kita sedang pikir-pikir. Kita ingin mencari sebuah kebenaran. Iya ngapain (mengaku), coba tunjukkan kalau KPK punya, ya tunjukkan dong di persidangan. Yang satu hal janggal saya dituduh bersama-sama Kurniawan, tapi Kurniawan bebas melenggang. Nah saya dengan siapa, Aseng saja saya nggak kenal,” jelas Yudi usai pembacaan amar putusan, Rabu (21/3).
Yudi mengaku sepeserpun tidak pernah menerima uang dari Kurniawan. Untuk itu, dia masih mempertimbangkan mengajukan banding atas vonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim. Alasannya, perkara ini hanya asumsi jaksa KPK.
Sebelumnya, Yudi divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 3 bulan. Menurut hakim, Yudi terbukti menerima uang suap Rp 11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.
Hakim menyebutkan adanya kerja sama Yudi yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR saat itu dengan M Kurniawan. Saat menerima uang itu, Kurniawan menghubungi Yudi dengan komunikasi kode yaitu 4 juzz yang artinya uang Rp 4 miliar.
Atas perkara ini, Yudi dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 KUHP. (*/gar)
