– Aneh, Sudah OTT Kok Polisi Masih Cari Alat Bukti
– Keseriusan Tim Saber Pungli Dipertanyakan
Kinerja penyidik Kepolisian Resort Metro (Polrestro) Kabupaten Bekasi dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, adalah ecek ecek. Betapa tidak, walau sudah ditetapkan menjadi tersangka, hingga saat ini penyidik belum juga menahan kedua tersangka.
KETUA Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai kinerja penyidik Polrestro Bekasi sangat aneh, karena tidak berani menahan tersangka OTT pungli. Harusnya, kata dia, kedua tersangka berinisial IS (48) yang menjabat sebagai kepala sub seksi dan BY (33) seorang staff di BPN Kabupaten Bekasi segera ditahan.
“Sangat aneh jika seseorang yang sudah ditetapkan tersangka karena terkena OTT tapi tidak ditahan oleh penyidik, ” kata Neta kepada Koran Bekasi, Rabu (21/3).
Menurut dia, Kasat Reskrim Polrestro Bekasi AKBP Rizal Marito yang mengatakan penyidik hingga kini masih mencari alat bukti, sangat tidak masuk akal. Kalau masih mencari alat bukti, kenapa oknum BPN terkena OTT?
“Lebih aneh lagi jika penyidik mengatakan orang yang di OTT itu tidak ditahan dengan alasan masih mencari alat bukti. Jika belum ada alat buktinya, kenapa yang bersangkutan kena OTT,” ujarnya.
Neta juga mempertanyaan keseriusan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polrestro Kabupaten Bekasi, apakah mereka bekerja secara profesional atau tidak. “Ini patut jadi pertanyaan, ada apa dengan OTT yang dilakukan tim saber pungli Polrestro Bekasi. Apakah tim saber pungli tidak profesional dalam bekerja,” tandasnya.
Menurut Neta, institusi Polri tertinggi dari Polrestro Kabupaten Bekasi harus menurunkan tim penyidik Polda Metro Jaya. Karena kinerja tim saber pungli Kabupaten Bekasi menjadi taruhan kepercayaan kepada masyarakat yang lainnya.
“Polda Metro Jaya perlu turun tangan mengusut kinerja tim saber pungli di Kabupaten Bekasi ini. Jika kinerja tim saber pungli seperti ini kepercayaan publik akan luntur terhadap Polri dan upaya memerangi pungli tidak akan berhasil dan OTT hanya dianggap kerja ecek- ecek buang enerji, ” tegasnya.
Padahal, masyarakat sangat berharap dengan kinerja tim saber pungli yang dibuat Polri. Namun, karena peristiwa ini masyarakat menjadi ambigu terhadap yang dilakukan penyidik Polrestro.
“Padahal publik sangat berharap tim saber pungli bekerja maksimal dan profesional agar aksi pungli bisa dibumihanguskan dari negeri ini, ” tutur Neta.
Sebelumnya, diberitakan dua oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi resmi menjadi tersangka tindak pidana korupsi penerbitan sertifikat tanah. Ironisnya, kedua tersangka berinisial IS (48) dan BY (33) hingga saat ini belum ditahan dengan alasan masih melengkapi bukti-bukti.
Hal itu dibenarkan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Metro (Polrestro) Bekasi AKBP Rizal Marito kepada Koran Bekasi, Senin (19/3). Menurut dia, kedua tersangka yang kena OTT pungutan liar (pungli) itu belum dilakukan penahanan.
“Penanganan kasusnya sedang berjalan dan tersangka sudah ditetapkan. Saat ini dalam proses melengkapi alat bukti. Tersangkanya berinisial IS (48) yang menjabat sebagai kepala sub seksi dan BY (33) seorang staff,” kata Rizal Marito.
Menurut dia, penetapan tersangka kedua oknum pegawai BPN dilakukan berdasarkan hasil operasi tangkap tangan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polrestro Bekasi pada Selasa (13/3). Berdasarkan hasil gelar perkara untuk kepentingan penyidikan, belum sampai pada tahap penahanan. Dia mengklaim bahwa penahanan tersangka berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8/1981.
“Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP,” lanjutnya.
Rizal mengaku, oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi itu kena OTT karena ada laporan dan barang bukti. Disinggung tentang dua barang bukti yang telah disita penyidik, apakah masih kurang dalam melakukan penahanan, menurutnya mengacu pada barang bukti yang sah.
“Yang dimaksud alat bukti mengacu pada pasal 184 KUHAP. Bukti permulaan, cukup bukti yang sah. Mengacu pada alat bukti, bukan hanya barang bukti,” jelasnya.
Diakuinya, kedua tersangka tidak ditahan bukan karena ada yang menjamini, melainkan karena penyidik sedang melengkapi bukti-bukti. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tipikor pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999. Itu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling sedikit empat tahun dan maksimal seumur hidup kurungan penjara.
“Tapi, yang pasti hingga saat ini kami belum melakukan penahanan. Bukan ditangguhkan, beda itu, ” kelitnya.
Hal yang sama juga dikatakan Kapolrestro Bekasi Kombes Polisi Candra Sukma Kumara. Berdasarkan keterangan tersangka, pungli dilakukan keduanya dengan cara setelah proses balik nama sertifikat selesai, kemudian menghubungi pemohon untuk mengambilnya. Tapi, harus menyertakan uang sebesar Rp400 ribu untuk setiap sertifikat.
Menurut Candra Sukma Kumara, perbuatan kedua tersangka bertentangan dengan PP No.128 Tahun 2015 tentang tarif PNBP di BPN Kabupaten Bekasi. Itu biasanya untuk memperlancar dan mempercepat pembuatan akta tanah. Pasalnya, dalam membuat atau menerbitkan sertifikat tanah biasanya membutuhkan waktu paling lama tiga bulan.
Tetapi dengan adanya sejumlah uang tersebut maka penerbitan sertifikat dapat dilakukan hanya membutuhkan waktu satu bulan. Dia juga mengakui dalam penangkapan tersebut sudah ditetapkan tersangka. Namun pelaku dibebaskan dengan alasan pada bagian penyidik masih mengumpulkan bukti otentik lainnya.
Dalam hal ini penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa 75 berkas sertifikat, satu unit telepon genggam, uang tunai Rp20.000.000, dan satu buah tape recirder kamera CCTV.
Terkait kasus ini, Kepala BPN Kabupaten Bekasi Deni Santo belum bisa memberikan penjelasan. Tapi, dia tidak membantah jika kedua pegawainya kena OTT. “Kalau untuk saat ini kami belum siap memberikan klarifikasi karena saya masih rapat,” katanya kepada Koran Bekasi, Senin (19/3). (tgm)
