KETUA DPD NasDem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyegelan tiga sekolah negeri di Bantargebang akibat sengketa lahan dengan ahli waris.
“Masalah ini telah berlangsung sejak 2003 dan menimbulkan pertanyaan mengapa belum terselesaikan,” kata Ali Sabana kepada koranbekasi, Kamis (31/8/2023).
Ia pun mendesak Pemkot Bekasi untuk menginventarisasi status kepemilikan sekolah-sekolah untuk mencegah potensi adanya sengketa lahan di kemudian hari.
“Tentu, penting untuk mencegah agar kejadian penyegelan sekolah tidak terulang di masa depan,” tegasnya.
Ali Sabana juga mengapresiasi langkah keluarga ahli waris membuka segel sekolah agar anak-anak dapat melanjutkan proses belajar mereka.
“Langkah membuka segel sekolah hanya langkah awal. Namun penting bagi Pemkot Bekasi untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemilik lahan guna menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa dan menjaga kelangsungan pendidikan,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut kasus sengketa lahan dan penyegelan sekolah negeri menunjukkan kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terhadap pendidikan.
“Kenapa kok bisa sampai disegel,” mirisnya.
Ia juga mengindikasikan bahwa kurangnya negosiasi antara Pemkot Bekasi dan pihak ahli waris kemungkinan menjadi alasan mengapa kasus ini berujung pada penyegelan tiga sekolah negeri.
Sebelumnya, keluarga ahli waris HM Nurhasanudin Karim telah melakukan penyegelan tiga sekolah negeri yakni SDN 3, 4 dan 5 Bantargebang.
Adapun gugatan ahli waris terhadap terhadap lahan yang ditempati tiga sekolah negeri di Bantargebang sudah berproses sejak tahun 2003 silam. (zas)
