DPRD Kabupaten Bekasi mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi u7ntuk terus membenahi infrastruktur pendidikan secara merata. Meski dengan anggaran terbatas, pembenahan pendidikan di Kabupaten Bekasi harus tetap menyeluruh dan optimal.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh meminta secara tegas kepada pemerintah daerah dalam hal ini intansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tetap berkolaborasi merencanakan pembenahan sarana pendidikan secara cepat dan mengena langsung.
“Tentunya semua harus berkolaborasi ikut fokus membenahi infrastruktur pendidikan, agar permasalahan gedung rusak, tak layak atau usang bisa segera diselesaikan satu persatu dengan bertahap dengan program prioritas pemerintah,” kata M Nuh, Selasa (2/7/2024).
Menurut dia, perbaikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bekasi tidak bisa secara langsung menginggat kapasitas anggaran yang terbatas tidak sebanding lurus dengan kerusakan bangunan sekolah yang tersebat di 23 kecamatan, 180 desa, dan tujuh kelurahan se-Kabupaten Bekasi.
Untuk itu, Pemkab Bekasi harus bisa menentukan mana saja pembangunan infrastruktur skala prioritas yang memang sudah urgensi untuk segera dibangun ulang atau benar-benar direhabilitasi mulai gedungnya maupun mebeulernya.
Selain itu, Nuh minta pemerintah mendata secara keseluruhan gedung SD maupun SMP yang kondisi baik, layak, ataupun rusak ringan dan berat. “Selain pembangunan, sarana pendukungnya seperti meubeler bangku dan meja,” ucapnya.
Ia mengaku tak ingin ada siswa belajar di lantai karena bangku dan mejanya rusak. Sehingga dirinya mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memiliki banker mebeler atau furniture bangku dan meja belajar di sekolah.
“Jangan sampai ada lagi anak-anak belajar lesehan tidak tersedia bangku. Jadi menurut saya ada semacam gudang atau bank bangku dan meja anak sekolah. Anggaran ada ko. Ini solusi terbaik, fokus benahi, dan segera jalankan,” tegasnya.
Sehingga, ketika ada masalah bangku dan meja rusak langsung bisa dikirim dan diganti yang baru. ”Jadi ada banker persediaan bangku dan meja yang ready. Ketika ada kerusakan bisa langsung dikirim dan dapat diakses Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,” lanjutnya.
DPRD juga memberikan atensi untuk anggaran infrastruktur pendidikan di 2024 agar tetap memperhatikan pembangunan di wilayah Utara Kabupaten Bekasi misalnya di Kecamatan Muaragembong dan sekitarnya. (zas)
