KOBEK KOTA-Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi hanya sekitar 14 persen dari luas wilayah yang mencapai 21 ribu hektar. Padahal, jika merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seharusnya RTH paling sedikit 30 persen.
Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), setiap pengembang kawasan perumahan dan industri, juga kawasan perdagangan harus menyediakan lahan RTH paling sedikit 10 persen dari luas lahan. Akan tetapi, sepertinya jauh dari harapan.
Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi Koswara, berdalih untuk melakukan peningkatan lahan RTH yang baru mencapai 14 persen, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) mau menyediakan lahan yang baru lagi.”Kita harus beli tanah lagi, ” kata Koswara kepada Kobe..
Menurutnya untuk memperbaiki RTH Kota Bekasi, pihaknya hanya bisa melimpahkan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang penggunaan lahan pengembang. Pasalnya, lahan pengembang sudah ada RTH-nya. Sedangkan untuk bangunan yang masih menggunakan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB), ia tidak mempercayainya.
“Setelah dibangun 80 persen, sambil berjalan IMB-nya diberikan, ” ucapnya.
Dia juga beranggapan bahwa setiap apartemen dan perumahan cluster di Kota Bekasi, sudah bisa dipasarkan kepada konsumen, walaupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belumlah diterbitkan. Alasannya, tidak ada hubungannya dengan IMB.
“Sejak ada site plan apartemen dan perumahan sudah bisa dipasarkan pengembang,” tuturnya.
Pantauan Kobek, masih banya bangunan apertemen dan perumahan cluster yang belum memiliki IMB dan masih menggunakan SIPMB, sudah sudah diperjualbelikan. (tgm)
