Kepala Bidang (Kabid) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Herry Suparjan, mengatakan anggaran pensertifikatan tanah fasos dan fasum sudah terserap semua sesuai rencana. Kendati demikian dia tak dapat menjelaskan bahwa pensertifikatan tersebut termasuk lahan milik pengembang.
Sejauh ini masih ada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan banyak lahan fasos fasum dari pengembang yang belum bertifikat.
“Tahun ini sudah ada enam kita sertifikatkan. Tapi, lagi proses di BPN Kota Bekasi, ” kata Herry, kepada Kobek, Jumat (27/1) kemarin.
BPK Provinsi Jawa Barat juga mendapati masih banyak lahan fasos dan fasum tidak sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST). Celakanya, banyak dari lahan tersebut sudah beralih fungsi menjadi lahan produktif. Selain itu BPK juga menemukan ada 45 perjanjian dengan pihak ketiga yang sudah kadaluarsa.
Seperti diketahui, setiap tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menganggarakan ratusan juta rupiah untuk sertifikasi lahan fasos dan fasum dari pengembang.
Herry Suparjan mengatakan, lamanya proses pembuatan sertifikat oleh BPN Kota Bekasi, membuat berkas itu lama diberikan BPN Kota Bekasi kepada BPKAD.
Dikatakan, sudah ada dua puluh sertifikat yang akan dibuatkan BPN Kota Bekasi kepada Pemkot. “Tanya saja ke BPN Kota Bekasi kenapa bisa lama. Kalau Walikota yang buat pasti cepat, ” katanya. (tgm).
