Polisi Tetap Lanjutkan Laporan Dugaan Pemerasan Sewa Stadion Patriot

  • Ruang pemeriksaan Reserse Polda Metro Jaya
    Kendati sudah ada upaya damai dimana pelapor mencabut laporannya, penyidik
    Polda Metro Jaya terus mendalami dugaan
    pemerasan kepada penyelenggara
    pertandingan sepakbola Gojek Traveloka
    Liga 1-2017. Penyidik berjanji akan
    menuntaskan kasus ini dan tidak akan
    ditutup.
    Dugaan adanya unsur pemerasaa
  • terhadap penyelenggara pertandingan
    sepakbola di Stadion Patriot
    Chandrabhaga yang diduga dilakukan
    oknum pejabat Pemerintah Kota (Pemkot)
    Bekasi, terus didalami penyidik Polda
    Metro Jaya. Sebab, penyelengara
    pertandingan sepakbola Go-Jek Traveloka
    Liga 1-2017, merasa keberatan dengan
    biaya sewa menyewa yang tidak sesuai
    dengan dasar hukum yang berlaku dan
    terkesan ada unsur pemerasan.
    Hal ini disampaikan Kasubdid 5 Tindak
    Pidana Korupsi (Tipikor) Kriminal Khusus
    (Krimsus) Polda Metro Jaya AKBP Fredy
    Irawan kepada Kobek, Jumat
    (21/7).“Karena sudah terlanjur dilaporkan
    ya kita tuntaskan, sekalian kita kasih
    masukan. Kasus ini tidak ditutup, hanya
    masih kita rampungkan, “ kata AKBP
    Fredy Irawan.
    Diakuinya, penyidik memang sudah
    melakukan pemanggilan terhadap
    beberapa pejabat Kota Bekasi untuk
    diklra8kasi terkait laporan tersebut.
    “Dan sebenarnya kejadian itu belum
    terjadi. Kenapa ada laporan ke Polda, ya
    karena adanya surat yang dianggap
    Persija sepihak, kenaikan biaya sewa yang
  • tidak ada dalam surat perjanjian
    sebelumnya,” jelas Fredy.
    Dia pun hanya mengingat beberapa
    pejabat Kota Bekasi yang dipanggil
    penyidik atas laporan dugaan pemerasan
    kepada penyelenggara pertandingan
    sepakbola itu, seperti Sekertaris Daerah
    (Sekda) Kota Bekasi Rajendra Sukamadji
    dan Kepala Badan Pendapatan Daerah
    (Kabapenda) Aan Suhanda. “Sekda
    (Rayendra Sukarmadji) dan Aan Suhanda
    (Kabapenda), sudah kita panggil dan
    periksa. Ada surat yang dianggap sepihak
    oleh pihak Persija tentang kenaikan sewa
    menyewa yang tidak pernah dibicarakan
    sebelumnya,“ jelas Fredy.
    Dia juga mengakui kalau surat laporan
    yang dibuat terkait pemerasan sudah
    dicabut dan sekarang sudah kembali ke
    perjanjian awal.
    “Kalau saya dengar dari penyidik
    endingnya sudah ada kok, suratnya sudah
    dicabut. Dan kembali ke perjanjian awal, “
    tuturnya.
    Ditemui terpisah, Kabid Humas Polda
    Metro Jaya Kombes Polisi Raden Prabowo
    Argo Yuwono, mengatakan bahwa dirinya
    belum mendengar adanya beberapa
  • pejabat Kota Bekasi diperiksa penyidik
    Tipikor Krimsus terkait dugaan tindak
    pidana pemerasan.
    “Saya belum dengar. Nanti saya cek dulu
    ya mas, “ katanya singkat.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah
    pejabat Kota Bekasi diduga melakukan
    pemerasan terhadap penyelenggara
    pertandingan Go-Jek Traveloka Liga
    1 2017 di Stadion Patriot Candrabhaga.
    Akibatnya, penyelenggara tidak terima
    atas perlakuan tersebut dan melaporkan
    oknum yang diduga terlibat ke Polda
    Metro Jaya.
    Dalam perjanjian yang dibuat Dinas
    Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota
    Bekasi, klub yang menggunakan stadio,
    dikenakan biaya sebesar Rp55.200.000
    untuk sekali pertandingan. Sedangkan
    sewa persiapan pertandingan (uji
    coba lapangan) sebesar Rp2.500.000
    untuk satu klub. Anehnya, penyelenggara
    pertandingan juga dibebankan 10% dari
    nilai tiket penjualan oleh oknum Pemkot
    Bekasi yang diduga tidak mempunyai
    dasar hukum.
    Mantan Kadispora Moh Ridwan mengakui
    sudah memenuhi panggilan penyidik
  • Polda Metro Jaya, Senin (10/7). Menurut
    Ridwan, dia hanya menjelaskan soal
    perjanjian yang dibuatnya dengan
    penyelengara pertandingan itu sesuai
    dengan Peraturan Daerah (Perda).
    “Betul saya dipanggil ke Polda Metro Jaya.
    Saya memungut sewa Stadion sesuai
    Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang
    Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun
    2012 tentang Retribusi Daerah, “
    kata Ridwan.
    Menurutnya, draft perjanjian dengan klub
    sepakbola itu memang belum selesai,
    sementara aliran dana sudah
    disetorkan semuanya ke kas daerah. Jika
    pun ada perjanjian, hanya terkait sewa
    menyewa stadion dengan
    pihak penyelenggara.
    Ridwan yang kini menjabat staf ahli
    Walikota Bekasi juga mengakui adanya
    pungutan porporasi 10% dari nilai
    tiket penjualan. Namun, hal itu dilakukan
    Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
    yang kini berganti nama menjadi Badan
    Pendapatan Daerah (Bapenda).
    Namun, Ridwan menolak menyebutkan
    siapa saja pejabat Pemkot Bekasi yang
    diperiksa Polda Metro Jaya.
  • Padahal informasi yang diperoleh, selain
    Ridwan, juga dipanggil Kabapenda Aan
    Suhanda, Sekretaris Daerah
    Rayendra Sukarmadji, Endang Tohari
    selaku Kepala Unit Pelaksana
    Teknis Daerah (UPTD) Stadion
    Chandrabaga, dan beberapa
    pejabat lainnya.(tgm/jim).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *