KOBEK KOTA-Walikota Bekasi Rahmat Effendi dalam waktu dekat segera penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi. Dia dipanggil terkait dengan dugaan korupsi penggunaan dana hibah yang diterima Badan Kekeluargaan Masyarakat Kota Bekasi (BKMKB) tahun anggaran 2012-2014.
Informasi yang diperoleh Koran Bekasi, Walikota akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua BKMKB. Tapi, sebelum melayangkan surat panggilan, penyidik kejaksaan terlebih dahulu menyelesaikan pemeriksaan terhadap jumlah pejabat Pemerintah Kota Pemkot yang merangkap guru BKMKB. “Iya, tidak tertutup kemungkinan Walikota Bekasi Rahmat Effendi setelah diperiksa dengan jumlah pengurus BKMKB selesai. Pemanggilan di dalam kapasitasnya sebagai ketua di BKMKB, “kata sumber Kobek di lingkungan Kejari Bekasi, Jumat (25/8).
Menanggapi hal itu, Pepen – sapaan akrab Rahmat Effendi, jangan gentar dipanggil penyidik Kejari Bekasi. Bahkan, pun pun penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat yang memanggilnya, dia akan tetap datang memberikan keterangan. “Jangankan kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi pun yang memanggil kita akan datang untuk memberi keterangan,” kata Pepen kepada Kobek, Senin (28/8) usai apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi.
Sebelumnya, jumlah pejabat Pemkot Bekasi yang merangkap pengurus BKMKB telah diperiksa penyidik Kejari terkait dugaan korupsi penggunaan dana Hibah tahun anggaran 2012-2014. D i antaranya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Supandi Budiman selaku Wakil Ketua BKMKB.
Kemudian, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan (Disparbud) Ahmad Zarkasih yang juga sekretaris BKMKB dan Camat Pondokgede, Mardani selaku bendahara.
Dua pejabat lainnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulloh selaku komisi pendidikan dan Chairul Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Selain pengurus BKMKB periode 2014, penyidik juga sudah memanggil lima orang lagi pengurus priode 2012, Rabu (23/8). Sayangnya, lima orang yang terjemah untuk mendapatkan informasi, hanya tiga pengurus BKMKB yang datang.
Pantauan Kobek, yang ketiga orang yang hadir adalah bendahara BKMKB priode 2012, Dana Satria. Kemudian, Junaidi dan Sadudin selaku komisi organisasi. Mereka ditanya masih sekitaran penggunaan dana hibah sebesar Rp350 juta.
Diberitakan sebelumnya, Zarkasih mengaku diperiksa penyidik Kejari Bekasi terkait penggunaan dana hibah yang digelontorkan Pemkot Bekasi ke BKMKB. Menurut dia, pemeriksaan itu dilakukan kejari karena adanya laporan salah satu LSM. “LSM yang melaporkan ini. Saya tahu LSM yang melaporkan ini, “kata Zarkasih kepada Kobek belum lama ini.
Menurut Zarkasih, dia hanya ditanyai penyidik kejaksaan tentang penggunaan anggaran dana hibah yang diberikan Pemkot Bekasi ke BKMKB. Pengurus BKMKB yang melihat mereka yang duduk di periode 2013-2018.
Sementara Supandi Budiman, kata Zarkasih, mantan Camat Jatiasih ini juga diperiksa sebagai wakil ketua dan ditanya apakah anggaran hibah itu diterima. “Saya dan Pak Supandi diperiksa sama pertanyaannya, sekitaran jabatan. Tidak banyak pertanyaan yang diberikan penyidik. Penyidik tanyakan apakah betul kita bisa hibah, saya bilang betul. Peruntukannya jelas kita pakai untuk kantor sekertariat dan betulin plapon yang bolong, “katanya.
Tapi, saat ditanya ke Inayatulloh, mengapa dia diperiksa dan berapa pertanyaan yang diberikan penyidik, dia berdalih hanya bersilahturahmi. Tidak ada yang bisa diakses dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. “Kita hanya silahtuhrahmi saja. Tidak ada yang diperiksa, saya hanya silahtuhrahmi saja, “kelitnya.
Sekadar Tahu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak melakukan politik praktis. ASN wajib bersikap netral dan tidak masuk dalam jaringan partai politik manapun.
Kemudian, dalam PP No 53 tahun 2010 pasal 4, nomor 15 debut, ASN melarang memberi dukungan kepada calon kepala daerah wakil kepala daerah, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta sebelum, selama, dan terakhir masa kerja, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat.
Sementara BKMKB adalah ormas yang sebagian besar pengurusnya para pejabat Pemkot Bekasi (ASN). (Tgm)
