KOBEK CIKARANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang akan menyelidiki dugaanplotingan sejumlah paket proyek dan pembatalan pengumuman hasil lelang lewat unit pengadaan Lelang (ULP) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
Menurut Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Cikarang Adhawan Hari, penyelidikan itu dilakukan karena kegiatan yang sudah dilelangkan dan sudah ada penetapan pemenangnya,tidak boleh dibatalkan atau diulang lagi. Alasannya, tindakan seperti itu sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa. “Jika benar itu terjadi, sebenarnya kontraktor pun bisa buat somasi atau sanggahan kepada ULP atau dinas terkait untuk mempertanyakan alasan pembatalannya,” kata Adhawan Hari kepada Kobek, Kamis (24/8).
Seharusnya kata Adhawan Hari, kontraktor bisa secara aktif melaporkan permasalahan ini kepada kejaksaan, bukannya membiarkan kejadian ini berlarut larut.
Untuk itu, dia meminta agar masyarakat yang ingin melaporkan dan melakukan pencegahan terhadap dugaan tindak pidana korupsi segera melaporkannya. Apalagi, Adhawan Hari selakuketua Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Cikarang di Kabupaten Bekasi.
“Kita akan lihat dulu apakah benar telah terjadi seperti itu. Kita juga minta peran serta masyarakat agar aktif melakukan pencegahan dugaan korupsi, “ katanya.
Diberitakan sebelumnya, lelang sejumlah paket proyek pembangunan jalan dan gedung di dinas PUPR Kabupaten Bekasi diulang. Proses lelang ulang diduga terjadi karena adanya tarik-menarik plotingan paket sejumlah kontraktor.
Informasi yang diperoleh Kobek, proses lelang yang dilakukan ULP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun ini banyak terjadi kejanggalan. Pasalnya, rata-rata pemenang lelang adalah penawar terendah.
“Sebagian lelang proyek kegiatan dinas PUPR diulang, karena pemenang yang diumumkan adalah penawar terendah. Bahkan, sebagian kegiatan ada yang baru mau dileleng,” ujar salah satu kontraktor yang tidak bersedia disebut jati dirinya kepada Kobek, Senin (21/8).
Menurutnya, akibat banyaknya tarik-menarik plotingan proyek, anggaran kegiatan di Pemkab Bekasi tahun anggaran 2017 baru terserap sekitar 30 persen dari total Rp5,6 triliun.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Garda Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat (P3ER) Kabupaten Bekasi Maruli JPM. Menurut dia, masalah plotingan di DPUPR bukan cerita baru lagi. Bahkan, ada oknum pejabat yang berani melakukan ijon kepada kontraktor tertentu dengan janji akan memberikan paket proyek. “Dugaan plotingan proyek di dinas PUPR sudah lama itu terjadi. Penegak hukum harusnya proaktif melakukan pengawasan, khususnya TP4D Kejari Cikarang,” ujar Maruli kepada Kobek, Senin (21/7).
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dingin menanggapi minimnya penyerapan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bekasi. Dia seperti kurang peduli walau saat ini sudah memasuki bulan ke delapan semester kedua“Penyerapan anggaran itu butuh proses secara administrasi dan peraturan yang ada. Kalau main serap saja tanpa mengikuti aturan, nanti jadi masalah,” kata Neneng, belum lama ini.
Meski demikian, Neneng mengklaim jika pihaknya bisa maksimal dalam penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2017.
“Pekerjaan dan kegiatan kan masih dalam proses. Jadi kami yakin, semua pekerjaan dan anggaran yang direncanakan bisa terealisasi,” ujarnya.
Saat ditanya seperti apa langkah yang bakal dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut, Neneng menjawabnya dengan ketus.
“Kan saya sudah bilang, ini masih proses dan waktunya juga masih panjang,” tukasnya.
Terkait apakah ada sanksi yang diberikan kepada SKPD yang lamban dalam penyerapan anggaran, Neneng juga tidak menunjukkan sikap sebagai kepala daerah (pejabat). “Lihat saja nanti,” bebernya singkat.
Sementara itu, berhembus isu yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Adang Sutrisno mengundurkan diri dari jabatannya. Dugaan pengunduran dirinya disebut-sebut karena banyaknya kasus hukum yang dihadapinya. (tgm)
