BUPATI Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menuding Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terlibat dalam proses perizinan proyek Meikarta. Hal itu terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap perizinan Meikarta yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1).
Selain menuding Mendagri, Neneng juga menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Kurniwa meminta Rp1 miliar dalam proses perizinan tersebut. Hal itu dikatakan Neneng saat memberikan kesaksian dalam perkara terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen P, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.
“Waktu itu rapat lengkap dipimpin Dirjen Otonomi Daerah (Sumarusono) dan ditanya masalah izin ini. Kemudian membahas masalah Perda 12, lalu beberapa waktu kemudian Mendagri bilang tolong bantu masalah Meikarta,” kata Neneng bersaksi.
Menurutnya, Tjahjo Kumolo minta tolong kepadanya untuk bantu masalah proyek Meikarta. Permintaan itu disampaikan Sumarsono setelah disampaikan kepada Dedi Mizwar, lalu kepada Mendagri.
Neneng mengaku pertama kali bertemu dengan terdakwa kasus Meikarta, Billy Sindoro yang ditemani oleh Bos Lippo James Riyadi setelah dia hamil.
“Bertemu setelah hamil, sudah keluar RPC. Kemudian bicara masalah keluarga dan sempat berikan gambar Meikarta. Berikutnya di rumah Jamintel Kejagung, hanya makan malam saja. Terus ketemu Billy Sindoro di restoran Asia,” ungkapnya.
Dalam persidangan, jaksa KPK menanyakan tentang rapat yang diikuti Neneng di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri). Menurut Neneng, saat itu Dirjen Otda Sumarsono menanyakan mengenai perizinan proyek Meikarta.
Pertemuan di Ditjen Otda itu disebut Neneng terjadi setelah Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu Deddy Mizwar meminta Pemkab Bekasi menghentikan seluruh proses perizinan proyek Meikarta sebelum ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat (Ahmad Heryawan alias Aher). Menurut Neneng, saat itu Sumarsono menanyakan tentang IPPT yang telah dikeluarkannya untuk proyek Meikarta.
“Saya dipanggil terus ditanya sama Dirjen Otda soal IPPT 84,6 hektare,” ucap Neneng. IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah merupakan syarat pertama yang harus dikantongi PT Lippo Cikarang untuk membangun Meikarta.
Menurut Neneng, saat pertemuan berlangsung, Sumarsono tiba-tiba menerima panggilan telepon. Kemudian, telepon itu diberikan kepada Neneng.
“Telepon itu dikasih ke saya, yang ngomong Pak Mendagri, minta tolong dibantu soal Meikarta,” ucap Neneng.
Namun, Neneng tidak menjelaskan lebih lanjut bantuan apa yang dimaksud. Tapi setelah itu, kata Neneng, Sumarsono berencana memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat.
Terkait uang yang diminta Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, kata Neneng berkaitan dengan pengurusan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Meikarta kepada Pemprov Jabar. Menurut dia, Iwa Karniwa meminta Rp1 miliar. Permintaan itu diketahui berdasarkan laporan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
“Yang disampaikan (oleh Neneng Rahmi) Pak Iwa Sekda minta Rp 1 M. Ada pemberian uang kepada Pak Iwa Sekda Provinsi Jabar,” kata Neneng. Tapi, dia tidak tahu secara detail perkara permintaan uang tersebut.
Menurut dia, informasi itu didapatkan dari Neneng Rahmi saat keduanya bertemu di rumahnya. Selain itu, ia pun mengaku tidak tahu sumber uang sebesar Rp1 miliar untuk Sekda Jabar, Iwa Karniwa.
“Saya enggak begitu detail. Tapi Neneng Rahmi bilang ada pemberian Rp 1 M kepada Sekda,” ungkapnya.
Menanggapi tudingan Neneng, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) pernah memfasilitasi pertemuan Pemprov Jawa Barat dengan Bupati Bekasi untuk membahas kejelasan perizinan Meikarta.
“Saya monitor pertemuan Pemda Jabar dan Bupati Bekasi yang difasilitasi Dirjen Otda dalam pertemuan terbuka di Kemendagri. Pertemuan tersebut diinfokan ke saya,” kata Tjahjo, Senin (14/1).
Terkait tudingan dirinya meminta pemulusan izin proyek Meikarta, Tjahjo mengatakan, soal itu sudah dijelaskan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sudah dijelaskan Dirjen Otda ketika dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian atas kewenangannya yang telah mempertemukan antara Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi, untuk kejelasan perizinan Meikarta kewenangan Pemda Jabar atau Pemkab Bekasi,” ujarnya.
Untuk diketahui, Neneng Hasanah Yasin terlibat dalam dugaan korupsi kasus suap Meikarta di Cikarang Kabupaten Bekasi. Saat ini sudah dalam proses persidangan yang akan mendatangkan sekitar 87 saksi untuk dimintai keterangannya secara bertahap.
Dalam surat dakwaan jaksa KPK disebutkan bahwa PT Lippo Cikarang awalnya mengajukan IPPT dengan luas lahan 143 hektare tetapi pada akhirnya izin yang diberikan, yaitu 84,6 hektare sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi. (*/gar)
