KOBEK KOTA– Penggiat anti korupsi mempertanyakan keseriusan Dinas Pendididkan (Disdik) Kota Bekasi, dalam memberantas pungutan liar (Pungli) di sektor pendidikan.
Pasalnya, Sekolah Dasar Negeri (SDN) XIV Duren Jaya Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi diduga melakukan pungli Rp150 ribu kelas V dan VI dengan alasan ingin melakukan study tour, agar meningkatkan mutu siswa. Padahal, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan Pemerintah Pusat dan Daerah sudah ada. Hal ini disampaikan Lamhot Capah kepada Kobek, Senin (28/11).
“Masa orang tua murid masih dibebankan dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa. Walaupun itu dirapatkan dalam pertemuan orang tua murid, itu tidak boleh, ” kata Capah diruang kerjanya.
Menurutnya, orang tua murid pastinya mau saja mengikuti permintaan sekolah jika untuk meningkatkan mutu anaknya dalam dunia belajar. Akan tetapi, pihak sekolah juga harus mau terbuka dengan orang tua murid, tentang hak dan tanggungjawabnya.
“Pihak sekolah kurang tranparan tentang dana BOS di sekolah. Pertemuan wali murid hanya membahas biaya operasional sekolah tidak menyinggung dana BOS yang dimiliki sekolah. Coba pihak sekolah sampaikan kepada orang tua murid, anaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah jangan hanya diam saja. Dinas harus mengusut uang yang telah dipinta mereka kepada orang tua murid,” katanya.
Pungutan liar di sekolah-sekolah negeri kata Capah, tidak memiliki dasar hukum. Bahkan berdasarkan Permendikbud No 60 tahun 2011 jelas disebutkan bahwa sekolah yang memungut biaya dari peserta didik bisa terkena sanksi. Sanksi berupa pengembalian pungutan sepenuhnya, mutasi hingga tindakan administratif lainnya.
Hal ini juga diperkuat dengan peraturan perundangan yang melarang pungutan liar sekolah seperti Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Permendikbud No 44 tahun 2012 tentang pedoman pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.
“Kami akan datangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, dan memberikan masukan. Apakah ini masuk dalam katagori korupsi, “ tegasnya.
Sebelumnya Suherman, mantan Kepsek SDN XIV Duren Jaya, yang kini menjabat sebagai Kepsek SDN Jati Mekar 02 Kampung Pamahan, RT 01/06 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, menampik tudingan yang diarahkan kepada dirinya tentang study tour dijamannya.
Dirinya mencurigai ada oknum guru yang ingin berlindung dalam jabatan Kepsek. Sehingga, oknum guru ini melimpahkan persoalan kepada Kepsek selaku penanggungjawab sekolah.
“Itu ada oknum guru yang ingin mengalihkan perhatian sehingga terkesan bahwa saya dan Madropi, mengetahui kegiatan ini. Padahal, selama saya menjabat tidak ada laporan. Apalagi, sampai saya perintahkan melakukan pungutan tidak jelas, ” katanya. (tgm)
