Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun menyatakan, soal pemberitaan wartawan tidak bisa dikriminalkan. Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan Polres Deliserdang terhadap 2 wartawan yang bertugas di Delisedang, Sumatera Utara.
Hendry CH Bangun melalui Ketua PWI Sumatera Utara Hermansyah menegaskan, tindakan kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap wartawan sangat bertentangan dengan UU Pers No 40 tahun 1999. Dia juga mengaku sangat prihatin jika ada wartawan dikriminalkan sebelum ada pemberitahuan kepada Dewan Pers.
“Wartawan apapun tidak boleh dikriminalkan karena beritanya, meski belum bersertifikat dan medianya belum terverifikasi. Segera kirim surat ke Dewan Pers untuk minta perlindungan hukum,” kata Hendry seperti disampaikan Hermansyah kepada awak media.
Menurut dia, Polisi harus bertanya dulu ke Dewan Pers. Tidak bisa melakukan proses hukum sebelum ada keterangan resmi dari Dewan Pers, apakah berita tersebut produk Pers atau tidak.
Sebelumnya, Ketua PWI Sumatera Utara Hermansyah juga mengaku sangat prihatin dengan pemanggilan pihak kepolisian terhadap Fani Ardana dan Hulman Situmorang, keduanya merupakan wartawan media online Metro24jam.com dan Medanbicara.co.
“Jadi tadi saya sudah menghubungi pihak Dewan Pers melalui Wakil Ketua Hendry CH Bangun, terkait pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap 2 wartawan di Deliserdang. Itulah jawaban beliau,” sebut Hermansyah.
Diberitakan sebelumnya, 2 wartawan di Deliserdang diperiksa polisi terkait pemberitaan peristiwa terjatuhnya Elina Sinabariba, istri dari Bongotan Siburian pada prosesi pelantikan anggota DPRD Deliserdang, Senin (14/10/2019) lalu.
Sesuai pemberitaan di Metro24jam.com, peristiwa itu terjadi saat Elina Sinabariba berjalan mendekati suaminya Bongotan Siburian, menyusul pemanggilan oleh protokol untuk menerima ucapan selamat.
Namun, saat berjalan menuju barisan anggota dewan, kaki Elina kemudian tersandung di lantai yang bertangga hingga terjatuh. (*/gar)
