Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi Sukarman memastikan proses penyelidikan dugaan korupsi pembangunan stadion mini Pondokgede terus berlanjut. Pemberian bantuan hibah 11 kendaraan mobil opersional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, tidak akan mempengaruhi penanganan dugaan korupsi tersebut.
Hal itu dikatakan Sukarman menanggapi pemberian batuan hibah 11 kendaraan roda empat yang diserahkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Jumat (22/11). Dia menyebutkan, pemberian kendaraan tersebut tidak akan mempengaruhi proses penyelidikan. “Tidak ada mempengaruhi proses lid,” katanya kepada Koran Bekasi, Kamis (25/11).
Ketika disinggung tentang perkembangan penanganan dugaan korupsi stadion mini Pondokgede yang melibatkan mantan Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Kadisperkimtam) Kota Bekasi Dadang Ginanjar, dia mengatakan masih tahap proses penyelidikan. “Masih jalan penyelidikannya,” katanya.
Sebelumnya, kepada Koran Bekasi Sukarman berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ada di Kota Bekasi. Perlahan tapi pasti, kata dia, semua laporan dugaan korupsi yang masuk akan segera ditindaklanjuti.
Janji itu disampaikan Sukarman kepada Koran Bekasi, Senin (2/9/2019) setelah melakukan serah terima jabatan Kajari dari Hermon Dekristo yang pindah tugas menjadi Asisten Intelijen (Asintel) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan. Saat itu Sukarman mengaku belum mengetahui kasus apa saja yang sedang diselidiki jajarannya.
“Hingga saat ini saya belum tahu apa saja dugaan korupsi yang sudah diselidiki di sini. Tapi, semua pasti kita tuntaskan sesuai dengan tupoksi kita,” kata Sukarman.
Menurut dia, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga kejaksaan bukan hanya melakukan penindakan, juga termasuk dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kata dia, pihaknya lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.
Menurutnya, strategi pemberantasan korupsi harus dicari dulu penyebabnya. Kemudian, penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi, disusul dengan pendidikan (kesadaran hukum) masyarakat, serta dengan gerakan represif atau strategi pemberantasan korupsi (pencegahan).
Pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus dilakukan secara sistemik dan konsisten melalui pendekatan integral antara upaya represif dan upaya preventif.
Upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk korupsi. Sedangkan upaya preventif, dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana.
“Yang pasti, kita akan lakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Saya kan warga Kota Bekasi juga, jadi kalau bisa jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Kalau tetap terjadi, ya kita tindak tegas. Ibaratnya, kalau tidak bisa kita bina ya dibinasakan,” katanya.
Seperti diketahui, dugaan korupsi pembangunan stadion mini Pondokgede diduga melibatkan Dadang Ginajar. Dalam kasus ini sudah banyak pejabat yang dimintai keterangan, termasuk Dadang Ginanjar yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
Sejak Sukarman menjabat Kajari Kota Bekasi, perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi stadion mini Pondokgede nyaris tidak ada.
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi juga pernah mengatakan bahwa penanganan kasus stadion mini Pondokgede terkesan jalan di tempat, meskipun pejabat terkait telah dimintai keterangan.
Menurut Uchok, pada 2014-2017 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan stadion mini di delapan lokasi dengan anggaran sebesar Rp27.283.092.700.
Kedelapan lokasi tersebut adalah stadion mini Bekasi Barat dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar, Jatisampurna Rp1,9 miliar, Bekasi Selatan Rp2,4 miliar. Kemudian stadion mini Rawalumbu Rp2,4 miliar, Bekasi Timur (Lapangan Multiguna) Rp5,2 miliar, Pondokgede Rp6,6 miliar. Selanjutnya, stadion mini Mustika Jaya Rp6,8 miliar, serta stadion mini dan gedung serbaguna RW 03, Kelurahan Margamulya dengan anggaran sebesar Rp356,8 juta.
Dari delapan stadion mini tersebut, kata Uchok, diduga ada penyimpangan anggaran dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar. “Dari delapan stadion mini ini hanya satu proyek pembangunan stadion mini yang masuk ke proses penyelidikan Kejari Kota Bekasi, yaitu proyek pembangunan stadion mini Pondokgede,” jelas Uchok.
Sayangnya, lanjut Uchok, proses penyelidikan stadion mini Pondokgede sampai sekarang mangkrak atau tidak ditindaklanjuti pihak Kejari Kota Bekasi. Padahal, kasus tersebut tinggal memasuki tahapan penetapan tersangka. (gar)
