Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi tahun 2020 hingga saat ini belum juga rampung dibahas. Sementara tenggang waktu penetapan hanya sampai 30 November 2019.
DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi hanya tinggal memiliki waktu lima hari untuk menyepakati RAPBD 2020. Sedangkan sesuai ketentuan jika sampai akhir bulan ini belum disahkan maka eksekutif dan legislatif terancam tidak gajian selama 2 triwulan.
“Ketentuannya, RAPBD yang telah disepakati kemudian harus dikirimkan ke gubernur untuk dievaluasi selama 15 hari. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020,” ungkap Nuryadi Darmawan, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bekasi, Senin (25/11).
Ia menambahkan, jika RAPBD Tahun Anggaran 2020 tidak juga segera diselesaikan, dampaknya enam bulan kedepan baik walikota maupun para anggota Dewan terancam tidak menerima gaji.
Nung menyampaikan, terkait Anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) yang tidak terintegrasi dengan BPJS dikhawatirkan akan menjadi masalah baru secara yuridis serta regulasi yang bertabrakan.
“Beberapa nomenklatur serta program juga mata anggaran per SKPD yang masih belum selesai dibahas sama Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Paripurna belum bisa dilaksanakan dan terancam gagal,” tegasnya.
Walikota dan Dewan, lanjut Nung, belum bisa menyepakati RAPBD sesuai ketentuan yang ada, yakni Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.
“Yang pasti, kita terancam dikenai sanksi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sanksinya ialah tidak menerima gaji selama enam bulan,” tukasnya.
Menurut Nung, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, pernah mengatakan bahwa sebelum diputuskan Walikota dan DPRD tidak digaji, Kemendagri akan melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab keterlambatan pengesahan APBD tersebut.
“Pihak yang menyebabkan keterlambatan itulah yang tak digaji, apakah itu gubernur, walikota atau DPRD,” paparnya.
Nung pun mengimbau bahwa sesuai amanah undang-undang dan peraturan pemerintah hendaknya sebelum ada jawaban dari Kemendagri atas surat walikota terkait KS berbasis NIK yang sedang dipelajari oleh Kemendagri, seyogya dikonsultasikan kembali ke KPK atau ke instansi terkait agar tidak salah aturan di kemudian hari dan dapat merugikan semua pihak.
“Saya berharap pak walikota segera berkonsultasi kepada pihak terkait, agar semua hal dapat memenuhi unsur yuridisnya, jelas regulasinya agar memberikan kenyamanan bagi semua pihak,” pungkasnya. (Jim)
