Ketika Jumat, 22 November 2019 marak pemberitaan di medsos soal pemberian hibah 11 kendaraan dinas untuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi yang diserahkan langsung Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pastinya juga mengundang banyak komentar bernada nyinyir atau positif dari berbagai pihak. Tapi, saya tak mempersoalkan itu. Justru saya terharu, bahwa dalam kondisi kinerja Kejari Kota Bekasi yang ‘melempem’ dan belum pernah ‘menggolkan’ satu kasus besar, malah ujug-ujug dapat bantuan 11 kendaraan mobil dinas.
Saya berpikir dan menilai, mungkin Walikota Bekasi paham betul betapa melempemnya kinerja Kejari Kota Bekasi. Dan saking melempemnya, perlu didukung dan dibantu mobil opersional. Seperti dikatakan Kajari Kota Bekasi Sukarman usai menerima bantuan mobil tersebut.
“Kendaraan dinas yang dihibahkan ke Kejari Kota Bekasi sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah untuk Forkopimda Kota Bekasi. Dalam hal ini kita akan beri hak guna pakai kepada para Kepala Seksi di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Sehingga dengan adanya hibah ini dapat digunakan sebagai mobil operasional dan kedepannya Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dapat bekerja lebih baik lagi,” ujar Sukarman.
Nah, kalimat terakhir itu yang jadi catatan saya; dapat bekerja lebih baik lagi. Artinya, Karman paham betul kinerja dia dan anak buahnya memang belum ‘total football’ —istilah sepakbolanya begitu. Karena memang tidak total football, lantas apa yang sudah dihasilkan selama ini? Padahal, Pemkot Bekasi tidak hanya memberikan 11 kendaraan dinas, tetapi ikut membantu pembangunan gedung berlantai lima yang mentereng bagi Kejari Kota Bekasi.
Lihat saja kasus yang belum tuntas hingga kini, dugaan korupsi pembangunan stadion mini Pondokgede yang terkesan jalan di tempat, meskipun pejabat terkait telah dimintai keterangan. Pada 2014-2017, Pemkot Bekasi mengalokasi anggaran untuk proyek pembangunan stadion mini di delapan lokasi dengan anggaran sebesar Rp27.283.092.700.
Kedelapan lokasi tersebut adalah stadion mini Bekasi Barat dengan anggaran Rp1,4 miliar, Jatisampurna Rp1,9 miliar, Bekasi Selatan Rp2,4 miliar, stadion mini Rawalumbu Rp2,4 miliar, Bekasi Timur (Lapangan Multiguna) Rp5,2 miliar, Pondok Gede Rp6,6 miliar, stadion mini Mustika Jaya Rp6,8 miliar, serta stadion mini dan gedung serbaguna RW 03, Kelurahan Margamulya dengan anggaran sebesar Rp356,8 juta.
Dari delapan stadion mini tersebut, diduga ada penyimpangan anggaran dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar. Dan dari delapan stadion mini ini hanya satu proyek pembangunan stadion mini yang masuk ke proses penyidikan Kejari Bekasi, yaitu proyek pembangunan stadion mini Pondok Gede.
Sayang memang, saya melihat proses penyidikan stadion mini Pondok Gede hingga kini sepertinya mangkrak atau memang enggan untuk ditindaklanjuti. Bukankah kasus tersebut tinggal memasuki tahapan penetapan tersangka? Apalagi mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Dadang Ginanjar sudah beberapa kali dimintai keterangan.
Nah, ini baru satu kasus lho bung Sukarman? Beban Anda sangat berat dan pasti jauh lebih berat. Apalagi sudah menerima hibah 11 unit kendaraan untuk digunakan para kepala seksi, plus pembangunan gedung senilai Rp45 miliar di tengah kondisi keuangan Pemkot Bekasi yang masih minus sekitarRp 1 triliun. Seluruh warga Kota Bekasi dan pastinya saya juga, selalu berharap kinerja Kejari Kota Bekasi jauh lebih baik dari sebelumnya. Syaratnya; tuntaskan kasus-kasus besar yang diduga mangkrak atau akan dimangkrakkan itu, Berani???*
