DALAM politik tak ada kawan dan lawan permanen ternyata memang benar. Yang ada adalah kepentingan bersama. Hal ini ditunjukkan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H Tumai yang terlihat berjalan begitu mesara dengan Walikota Bekasi Rahmat Effendi usai rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (23/1) kemarin.
Padahal sebelumnya antara Tumai yang politisi PDIP dengan Rahmat Effendi terkesan ada penghalang sangat besar, saat Pemkot Bekasi melaksanakan program pengguusuran terhadap sejumlah bangunan tanpa izin alias bangunan liar di sejumlah tempat di Kota Bekasi.
Saat itu Tumai dengan jargon membela wong cilik, memrotes keras program penggusuran yang dilaksanakan oleh Walikota. Bahkan, Tumai dan sejumlah anggota dewan dari PDIP bersama fungsionaris PDIP Kota Bekasi sempat turun langsung menghalang-halangi petugas Tramtib yang sedang melaksanakan tugas pembongkaran.
Tentu saja tindakan Tumai ini mendapat dukungan dari warga korban gusuran. Mereka menuntut agar Pemkot Bekasi memberikan uang kerohiman serta memberikan tempat penampungn bagi warga korban gusuran.
Perubahan sikap yang begitu melunak terhadap kebijakan Walikota Bekasi ini jelas langsung menerima kritik. Sekretaris Mahasiswa Lumbung Informasi Rakyat (Mahali) Bekasi Raya, Bayinathul Rahmatullah menyebut perjuangan Tuma terkait penggusuran tidak tuntas.
Menurut Bayinathul F-PDIP saat ini sudah menjilat ludah sendiri dengan klaim perjuangannya terhadap korban penggusuran selama ini. Pasalnya, Pansus yang akan dijalankan ternyata Pansus Multiyears.
Rahmat melihat, saat itu para polikus Kalimalang dari barisan banteng moncong putih sangat kencang berteriak dengan klaim membela kaum marhaen. Permintaan F-PDIP saat itu juga tidak hanya dapat merelokasi warga, namun juga mendapatkan uang kerohiman untuk warga.
“Jika serius tuntaskan, jangan memble. Menurut saya relokasi ke rusunawa saat ini bukan solusi. Rusunawanya saja belum jadi, masih wacana. Mereka butuh kerohiman untuk membiayai kehidupan mereka saat ini. Bukankan PDIP sendiri yang itu bilang rusunawa bukan solusi, karena dinilai Pemkot telat,” tegas Rahmat. (adee)
