KOBEK CIKARANG-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi diminta netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja kepada Kobek, Jumat mengatakan, sudah ada aturan bagi setiap ASN yang melanggar, yaitu sanksi sesuai Undang-Undang Pemilu.
Rohim menegaskan, akan menindak tegas pegawai yang terlibat.Yang pasti, siapa pun akan ditindak. Makanya, jangan coba-coba terlibat dalam Pilkada, karena beresiko.
ASN sudah diperingatkan agar netral dalam Pilkada. Pihaknya, selain menerjunkan Tim pemantau, juga ada Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada, sehingga akan bisa terdeteksi siapa saja yang terlihat.
Sebagai Wakil Bupati yang melaksanakan tugas Bupati setelah Neneng Hasanah Yasin mengikuti Pilkada, Rohim memiliki kewenangan menindak ASN.Menyinggung upaya penggiringan ASN untuk mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022, diharapkan agar aparatur menjalankan tugasnya dan tidak terpengaruh dengan Pilkada saat ini. Pilkada biar berjalan dengan baik, dan para pegawai tetap menjalankan tugasnya. Sebab, sesuai Undang-undang, ASN memang harus netral.
Ia juga berharap agar calon Bupati/Wakil Bupati tidak mempengaruhi ASN. Baik terlibat langsung maupun tidak langsung, jika diketahui akan ditindak tegas. “Saya sudah mengingatkan ASN supaya tidak terlibat dalam Pilkada yang sudah mulai kampanye itu,” katanya.Selain akan meminta informasi dari Panwas Pilkada, baik tingkat Daerah, Kecamatan hingga Kelurahan dan Desa, juga Tim yang dipimpin Inspektorat akan terjun langsung. “Jika ada yang terlibat, saya akan tindak tegas ASN tersebut. Karena sudah ada ketentuannya sesuai Undang-undang. Sangat beresiko jika ASN melibatkan diri,” katanya. (man)
