Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Thamrin Usman meminta kepada Pemkot Bekasi harus bertanggung jawab terkait keberadaan angkutan lingkungan bajaj yang hingga kini tak memiliki kelengkapan dokumen surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
“Segera dalam waktu dekat kita panggil Dinas Perhubungan dan Organda Kota Bekasi untuk menjelaskan duduk persoalan bajaj yang masih menuai protes warga,” kata Thamrin Usman, Kamis (9/2) .
Selain itu pihaknya juga mempertanyakan, bajaj yang awalnya berbahan bakar gas (BBG) namun hingga kini masih menggunakan jenis premium. “Seharusnya sebelum menghadirkan moda transportasi seperti bajaj, harus dilakukan studi kelayakan dulu. Jangan ujuk-ujuk mengadakan bajaj kalau tak ditunjang dengan SPBG dan lain sebagainya,” kata Thamrin.
Thamrin juga menyoal keberadaan Organda Kota Bekasi yang sejak awal memberikan dukungan penuh, tetapi kenyataannya membele. “Sudah lebih 3 bulan baja diboleh beroperasi tapi tak dilengkapi surat-surat. Bila Organda tidak bisa menyelesaikan masalah ini, lebih baik fungsi Organda diambil alih Dishub saja,” tegas Thamrin.
