KOBEK KOTA- Kepala Bidang Administrasi Aparatur (Kabid) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)Kota Bekasi Ali Sofyan mengaku tidak tahu jika sejumlah pejabatPemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait penggunaan dana hibah 2012-2014. Dia terkesan tutup mata terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bekasi yang diduga terlibat politik praktis.
Padahal, sejumlah ASN diduga terlibat politik praktis untuk memenangkansalah satu bakal calon kepala daerah dengan menggunakan dana hibah.
Seperti diketahui, penyidik Kejari Kota Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap lima petinggi Badan KekeluargaanMasyarakat Kota Bekasi (BKMKB) yang diketuai Walikota Bekasi Rahmat Effendi berkaitan dengan penggunaan dana hibah, pekan lalu. “Saya tidak tahu kalau pengurus BKMKB melakukan politik praktis. Setahu saya BKMKB bukanlah organisasi partai politik.Organisasi itu tidak apa apa. Asalkan jangan partai politik, “ kataAli Sofyan kepada Kobek, Rabu (9/8).
Menurutnya, hingga kini dia belum melihat organisasi BKMKB melakukan penggiringan kepada masyarakat Kota Bekasi melakukan pemenangan calon walikota. Sayangnya, dia tidak bisa menjelaskan jika organisasi BKMKB adalah motor penggerak seperti tahun 2012. “Saya kurang tahu jika organisasi itu melakukan penggiringan. Yang saya tahu itu organisasi kemasyarakatan, “ kelitnya.
Ketika disinggung tentang struktur BKMKB tahun 2012 yang diduga adalah salah satu penggerak massa yang berkumpul di Alun-alun Kota Bekasi dengan struktur pengurus Ketua Umum Rahmat Effendi selaku walikota Bekasi, wakil ketua Supandi Budiman, sekretaris umum Ahmad Zarkasih, dan bendahara Mardan, dia mengaku tidak mengkuti perkembangannya. “Saya tidak mengikuti informasi itu. Saya tidak mengamati gejolak-gejolak diluar, soalnya pekerjaan saya saja yang saya kerjakan, “ katanya.
Ali Sofyan juga mengaku tidak tahu tentang adanya larangan di PP 53 tahun 2010 pasal 4, nomor 15 huruf D yang berbunyi; Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah wakil kepala daerah, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. “Nah itu masuk katagori politik praktis tidak. Kan perlu dikaji lagi dan penilaian lagi seperti apa. Jika memang terbukti memang akan dilakukan pemeriksaan oleh bidang nilai kerja aparatur, “ tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, lima pejabat Pemkot Bekasi yang merangkap pengurus BKMKB, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Kelima pejabat itu diperiksa terkait dugaan korupsi penggunaan dana Hibah tahun anggaran 2012-2014. Kelima pejabat itu masing-masing Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Supandi Budiman selaku wakil ketua BKMKB. Kemudian, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan (Disparbud) Ahmad Zarkasih sekretaris BKMKB dan Camat Pondokgede, Mardani selaku bendahara.
- Dua pejabat lainnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulloh selaku komisi pendidikan dan Chairul dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag). Kelima pejabat Pemkot Bekasi itu diperiksa sekitar enam jam di gedung berlogo Satya Adhi Wicaksana. Tepatnya, Selasa (1/8) mulai pukul 10.12 hingga 16.00. Usai dimintai keterangan, kelima pejabat itu tidak bersedia memberikan keterangan kepada Kobek.(tgm)
