KOBEK CIKARANG – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi melakukan verifikasi perencanaan jalan lingkungan (jaling) yang ada di 23 kecamatan.
Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya alokasi anggaran yang sama antara APBD dengan Anggaran Dana Desa (ADD).
Kepala DPRKPP Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan, Rabu (21/3) mengatakan, total kegiatan pada 2018 kurang lebih sekitar 1.400 item dengan total anggaran sebesar Rp201 miliar yang dibagi menjadi dua tipe, yakni pengadaan langsung (PL) dan layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE).
Kegiatan pengadaan direncanakan akhir Mei mendatang terselesaikan dan bisa mulai pengerjaan. Upaya tersebut dimaksudkan agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.
Ia mengaku saat ini ada dua anggaran yang baik APBD maupun ADD, di mana pengalokasian setiap kegiatan rata-rata sama. Dengan begitu, bila ada satu kegiatan dengan dua anggaran maka kinerja tidak akan maksimal dan hal tersebut bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Oleh sebab itu, harus ada antisipasi dengan cara melakukan vetivikasi dan pengawasan terpadu agar tidak salah jalur. Ia menambahkan, dalam pengadaan sudah ada aturan baku yaitu Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Adanya aturan tersebut seharusnya membuat para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pengusaha sudah mengetahui secara pasti aturan hukumnya dan dalam kelengkapannya harus sesuai dengan berkasnya. Bila berkas yang diajukan tidak lengkap maka penawarannya dapat digugurkan. (*/nga)
