Berkas perkara dugaan pemalsuan akte tanah dengan tersangka Camat Pondokgede Mardanih dan Abdul Rochim selaku staf kecamatan, akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Penyerahan berkas itu diakui Kepala Sub Seksi Sosial Politik (Kasubsi Sospol) Dwi S Kusumo, Kamis (23/8).
Menurut Dwi, perkara pemalsuan akte tanah dengan nomor register Berkas Perkara BP 159/8/2018/Reskim tanggal 20 Agustus 2018, langsung diserahkan penyidik Polres Metro Bekasi Kota ke bagian Pidana Umum (Pidum) Kejari Bekasi.
“Betul berkas perkara H Mardanih Cs sudah dilimpahkan ke bidang Pidum,” kata Dwi kepada Koran Bekasi, Kamis (23/8).
Dwi menjelaskan, berkas perkara dugaan pemalsuan akta tanah tersebut masih sebatas tahap I, dari penyidik Polri ke bidang Pidum. Dalam pemeriksaan dan penyelidikan berkas perkara tahap I, pihak kejaksaan akan melakukan penelitian, apakah sudah lengkap atau belum berkas yang diajukan penyidik Polres Metro Bekasi Kota.
“Itu masih sebatas pemeriksaan dan penelitian berkas oleh Pidum. Apakah berkas itu sudah lengkap apa belum. Kalau sudah dinyatakan lengkap, baru masuk P21 penyerahan berkas dengan tersangka ke kejaksaan,” jelasnya.
Jika dalam pemeriksaan dan penelitian berkas tersebut masih dianggap kurang oleh Jaksa Penuntut Umum, kemungkinan akan dipulangkan kembali ke penyidik untuk dilengkapi. Jika dinyatakan berkas sudah lengkap, selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.
“Jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh JPU maka akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Tapi jika tidak lengkap akan dipulangkan kembali,” ujarnya.
Dalam waktu 14 hari jajaran Pidum akan diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas tersebut. Namun, jika sebelum 14 hari berkas tersebut dipulangkan kembali setidaknya penyidik Polres Metro Bekasi Kota masih harus melengkapinya.
“Waktunya 14 hari untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas perkara tersebut. Jika dalam 14 hari berkasnya tidak dipulangkan, segera disidangkan,” tegasnya.
Ditemui terpisah, Ketua IFC (Indonesia Fight Corruption) Intan Sary Geni mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan Mardanih sehingga dirinya dijadikan tersangka. Apalagi, Mardanih saat ini berstatus sebagai camat.
“Nah, kita justru mempertanyakan kenapa sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi aparat kepolisian belum menahan yang bersangkutan. Saya berharap, dalam waktu dekat Mardanih sudah bisa ditahan dan harus diberikan efek jera atas perbuatannya. Penetapan status tersangka ini bukan main-main, polisi sudah pasti punya minimal dua alat bukti, makanya agak bingung juga kenapa Mardanih masih bebas berkeliaran di lapangan,” paparnya. (tgm).
