PIMPINAN Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi melalui salah satu lembaganya, Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik (LHKP) mengawal tiga agenda besar yang dibahas dalam rapat pleno di studio sekaligus Kantor MUI TV Kota Bekasi, Rabu (31/7/2024) di kawasan Rawa Tembaga, Kota Bekasi.
Rapat yang dihadiri 10 personel LHKP itu membahas tiga agenda besar. “Yang pertama terkait perencanaan pilkada serentak Kota Bekasi 27 November mendatang. Mengusulkan kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi oleh para calon walikota itu akan dilaporkan ke PDM Kota Bekasi,” kata Habsul Nurhadi, sang Ketua LHKP PDM Kota Bekasi.
Sementara Wakil Sekretaris LHKP PDM Kota Bekasi, Chandra Prabantoro, menambahkan bahwa mereka tidak melakukan politik praktis. Tetapi merekomendasikan bahwa inilah hasil kerja LHKP PDM Kota Bekasi.
“Agar nanti masyarakat Kota Bekasi dalam memilih calon pemimpinnya, walikota yang akan datang, tidak salah pilih lagi. Muhammadiyah ingin menuntun masyarakat, mencerdaskan masyarakat supaya memiliki pemimpin yang benar. Itulah yang dibahas dalam Rapat Pleno LHKP,” tegas Chandra.
Ditambahkannya, “Dua kali masyarakat Kota Bekasi memilih calon walikota lalu setelah jadi walikota dua-duanya dihukum kena kasus. Itu jangan sampai terjadi lagi. Muhammadiyah ingin mengibarkan kebaikan setinggi-tingginya. Kita ingin berlari kencang menuntun bersama masyarakat, mencerdaskan masyarakat supaya memiliki pemimpin berdasarkan kriteria ini. Nah itulah yang direkomendasikan oleh LHKP,” tandas Chandra menyambung pernyataan Ketua LHKP.
Kemudian agenda kedua adalah tentang RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). Merupakan salah satu program yang sudah dijalankan pada awal pembentukan LHKP di Kota Bekasi.
“Ada sejumlah bidang garap antara lain bidang pedesaan tetapi perlu juga menginisiasi RPL dan bidang lainnya yang bisa dilaksanakan di Bekasi. LHKP PDM Kota Bekasi sebagai think tank (tangki berpikir). Terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah di Yogyakarta yang baru lalu, tentang PP Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang. LHKP Kota Bekasi mencoba untuk membahas dan mengkritisi ini. Intinya harus tetap ada rambu-rambu itu yang akan diusung dalam rangka tindak lanjut operasional atau implementasi tambang tersebut dan disodorkan kepada PDM Kota Bekasi,” urai Habsul.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PDM Kota Bekasi itu mengatakan bahwa tujuan program ini penting. Karena LHKP mengusung pemikiran-pemikiran tentang hikmah dengan kaitan kebijakan publik. Khususnya yang di tingkat Kota Bekasi. “Oleh karenanya yang menyangkut pilkada Kota Bekasi kemudian tentang RPL juga terkait satu sama lain. Justru karena kepedulian tingkat nasional,” ujar Habsul.
“Supaya masyarakat Kota Bekasi terbantu dengan pemikiran cerdas akademis kemudian religius. Supaya ketika memilih pemimpin dalam pilkada nanti nggak salah pilih lagi. Sudah ada rekomendasi. Ada kriteria ada Pakta Integritas yang ditandatangani. Pakta integritas ialah sejumlah bukti komitmen yang disetujui, lalu akan digodok di PDM yang merupakan butir-butir yang hendak ditandatangani oleh calon walikota. Jadi kita tidak berpolitik praktis tapi justru kita berpolitik akademis,” ujar Chandra Prabantoro. (Alief dan Dinda)