KOBEK KOTA – Aneh bin ajaib, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Kadisbimarta) yang saat ini berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Tri Adhianto mengakui pekerjaan proyek yang dilaksanakan PT Lagoa Nusantara (PT LN) sudah sesuai spesifikasi dan rencana anggaran biaya (RAB).
“Pekerjaan PT LN di Jalan Ahmad Yani itu sudah kita hitung. Itu sudah sesuai spesifikasi dan kemampuan anggaran,” kata Tri Adhianto kepada Kobek, Kamis (12/1).
Menurut dia, RAB proyek pedestrian dan pembangunan saluran air di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan senilai Rp25 miliar lebih itu masih kurang untuk melakukan pekerjaan yang belum selesai, tepatnya di depan rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat.
“Setelah dilakukan penghitungan, anggaran Rp 25 miliar masih kurang untuk mengerjakan yang di depan RS Mitra. Jadi setelah di CCO (Contract Changer Order) kemampuan uangnya cuma sampai disitu, “ kata dia.
Ketika disinggung tentang beberapa jenis merek udit dan pemasangan batu belah 1:5 di atas udit, Tri Adhianto berkelit karena ada surat pernyataan tidak mampu menyediakan satu merek dengan waktu yang cepat.
“Ada surat pernyataan dari perusahaan penyedia udit tidak mampu menyediakan udit dalam waktu dekat dan cepat. Lalu dicari alternatif. Semua itu persepsi yang kelihatan. Tapi teknis yang terjadi tidak seperti itu, “ katanya.
Sementara, dalam dokumen yang dimiliki Kobek No:602.1/POKJA 1D.01/15.16/2016, kontrak lump sum dan harga satuan merupakan kontrak yang umum digunakan pada pekerjaan konstruksi. Kontrak ditentukan berdasarkan cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pengadaan dan jenis pekerjaan. Pada kontrak lump sum dan harga satuan, kontrak ditentukan berdasar cara pembayaran yang tercantum pada Perpres No.54/2010.
Dalam pengadaan barang, yang lazim digunakan adalah kontrak lump sum atau kontrak harga satuan. Salah satu substansi dalam rancangan kontrak adalah memilih jenis kontrak. Diantaranya adalah jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran. Berdasarkan pasal 50 ayat 3 Perpres No.54/2010, jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran terdiri dari kontrak lump sum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, kontrak prosentase dan kontrak terima jadi.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, CCO, addendum dan amandemen kontrak adalah istilah yang sama. Hanya saja, addendum dan amandemen kontrak merupakan produk lanjutan dari CCO.
Jika terjadi CCO berarti akan terjadi addendum atau amandemen kontrak. Sedangkan, addendum atau amandemen kontrak belum tentu telah terjadi CCO.
Padahal sebelum terjadinya lelang, setiap kontraktor wajib hukumnya menyampaikan dokumen yang berisikan dukungan udit dari satu perusahan, alat berat dan tenaga ahli. Tapi, hal itu sepertinya tidak berlaku buat PT Lagoa Nusantara.
Diberitakan sebelumnya, proyek pedestrian dan pembangunan saluran air di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi diduga sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pasalnya, kegiatan yang menghabiskan APBD 2016 sebesar Rp25 miliar lebih, terkesan dikerjakan asal jadi. Kualitas pekerjaan PT Lagoa Nusantara (PT LN) selaku pelaksana kegiatan pun diragukan.
Hasil investigasi wartawan, merek udit saluran air TKE Precast, JKS dan Duracon yang digunakan pelaksana kegiatan diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan, lantai dasar galian tanah tempat udit juga tidak dicor. Padahal, lantai berfungsi untuk mengontrol elevasi pada permukaan saluran air yang akan dipasang. Sehingga ketika beton pracetak diturunkan elevasi sudah bisa diaplikasikan dengan baik.
Sumber wartawan yang tidak mau disebut namanya mengatakan, pembangunan saluran di Jalan Ahmad Yani harusnya menggunakan udit merek Dusaspun. Alasannya, jalan tersebut setiap hari dilalui kendaraan bertonase berat, seperti truk tanah dan container.
“Melihat udit saluran air yang dipasang kontraktor pelaksana, saya meragukan kualitas dan kekuatannya berapa lama bisa bertahan. Mereknya saja belum terkenal, mungkin udit yang dipasang itu produksi sendiri,” kata sumber Kobek. (tgm)
