Oleh Togi Manurung
Puluhan miliar rupiah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diduga raib. Hal itu terjadi karena lemahnya tata kelola keuangan. Kemudian penyusunan aset lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) juga tidak dilakukan dengan baik. Ada apa?
LAPORAN Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun 2015, aset tanah fasos fasum senilai Rp75.738.917.900 tidak didukung dengan berita acara serah terima barang. Bahkan, ada aset senilai Rp7.293.900.000 tidak diketahui keberadaannya.
Dalam LHP BPK RI yang dimiliki Kobek, terdapat 45 perjanjian sewa dengan pihak ketiga atas aset tanah Pemkot yang sudah kadaluarsa. Aset tanah tersebut bersumber dari pengadaan pembelian, hibah dan penyerahan prasarana sarana umum (PSU) pengembang perumahan Rp 3.142.949.917.
Anehnya, BPK menemukan lahan fasos dan fasum telah beralih fungsi menjadi kavling efektif. Kemudian, dari delapan perumahan masih terdapat tanah fasos dan fasum yang belum diserahkan seluas 57.428 meter. Diantaranya, Perum Villa Indah Permai, Perumhan Kemang Pratama, dan Perum Prima Harapan Regency.
Tidak heran jika pengamat anggaran politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Pemkot Bekasi tidak luput dari praktik korupsi. Menurutnya, perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2015 bukan jaminan bersih dari korupsi.
Alasannya, ketika pemeriksa BPK meminta semua dokumen pendukung, hanya sekitar 30 persen yang diverifikasi tim pemeriksa. Inilah celah yang menurut Uchok membuat opini WTP bisa berbanding terbalik dengan korupsi dan penyimpangan.
“Biarpun dapat WTP dari BPK bukan bebas dari korusi,” kata Uchok kepada Kobek, belum lama ini.
Itu sebabnya Uchok berharap agar BPK menjelaskan kepada masyarakat bahwa WTP tak berarti kelar dari dugaan korupsi. Mengingat perolehan WTP adalah suatu prestasi yang patut dibanggakan. Serta harus diimbangi pandangan WTP itu tidak menjamin bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan.
“Biasanya WTP menjadi sebuah kebanggaan buat Pemda. Karena, bisa dianggap bagus dalam pengelolaan keuangan sehinga publik percaya saja, “ katanya.
Penilayan yang dilakukan BPK terhadap Pemkot, kata Uchok, bukan tidak adanya oknum oknum nakal yang ingin memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
“Hasil WTP jangan dinilai bahwa tidak ada oknum yang bermain lagi. Banyak oknum yang bermain proyek bahkan memainkan aset untuk kepentingan pribadi agar mereka cepat kaya, “ jelasnya.
Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Widodo Indrijantoro terkesan pintar berkelit. Betapa tidak, ketika Kobek menanyakan soal 45 perjanjian aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang disewakan kepada pihak ketiga, dia langsung menghindar dari pertanyaan wartawan.
“Saya lagi dipanggil wakil walikota. Jadi buru-buru. Tanyakan saja ke bidang aset,” kata Widodo kepada Kobek, Senin (9/1).
Sebagai kepala BPKAD, tentunya dia mengetahui tentang 45 perjanjian aset tanah yang disewakan Pemkot sudah kadaluarsa. Apalagi, masalah itu adalah LHP BPK tahun 2015.
Sementara Kepala Bidang (Kabit) Aset BPKAD Kota Bekasi Herry Suparjan mengatakan, pihaknya selama ini hanya sebatas mencatat aset jika ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memberikan barang atau aset milik Pemkot.
“Yang ada di Kartu Inventaris Barang (KIB), kita sifatnya hanya mencatat saja. Jika ada SKPD memberikan bukti lahan atau barang milik Pemkot untuk asset, ya kita catat, “ kata Herry Suparjan kepada Kobek, Rabu (11/1). ***
