KOBEK CIKARANG-ini tentu prestasi yang tak dihargai ditiru, karena mirip jeruk makan jeruk. Bayangkan pemerintah kabupaten yang seharusnya memberi contoh bagaimana bayar pajak yang baik, ini malah sebaliknya sejak 2011 sekitar 1.539 unit kendaraan dinasnya ngemplang pajak.
Menurfut Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi, Iwan Priyatna telah melakukan hal tersebut kepada Pemkab Bekasi sejak 2016, termasuk mendatangi para sekretaris dinas setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagian umum.
Namun kata Iwan, komunikasi yang sudah dilakukan belum membuahkan hasil. Partai Pemkab rada bebal dan buktinya saat ini masih ada ribuan kendaraan baik dan dua yang belum bayar oleh masing-masing OPD maupun Pemkab Bekasi. “Kami hanya sebatas mengimbau, karena secara sama sama-sama dari pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, kami lebih mengedepankan komunikasi, “kata Iwan Jumát lalu.
Iwan sendiri mengaku sejauh ini belum mendapatkan data kendaraan yang tercatat itu masih layak jalan atau tidak. Termasuk yang sudah dilelang atau berganti plat ke hitam. ”Untuk saat ini, berdasarkan data yang kami pegang, ada 1.539 kendaraan bermotor yang tercatat sebagai kendaraan dinas Pemkab Bekasi, terdiri dari roda dua 959 unit, dan roda empat 580 unit. Potensi pajak yang belum dibayarkan mencapai Rp389.360.000,” katanya.
Rincian pajak kendaraan dinas milik Pemkab Bekasi yang belum dibayar itu kata Iwan yang sejak tahun 2011 sebanyak 134 uni, tahun 2012 sebanyak 502 unit, tahun 2013 sebanyak 109 unit, tahun 2014 sebanyak 188 unit, tahun 2015 sebanyak 211 unit, dan tahun 2016 sebanyak 395 unit. “Semua data kendaraan itu belum termasuk kendaraan yang sudah tidak layak menurut Pemkab Bekasi. Pasalnya, hingga saat ini belum ada laporan kepada kami bahwa ada penghapusan aset. Jadi seluruh kendaraan dinas tersebut masih tercatat wajib bayar pajak,” katanya.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengaku kaget saat mengetahui kendaraan dinas yang digunakan oleh para ASN termasuk DPRD Kabupaten Bekasi belum bayar. “Kami (DPRD) yang berfungsi sebagai pengawasan, akan memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah agar sesuai setiap OPD untuk membayar pajak kendaraan dinas. (Adee)
