Walikota Rahmat Effendi (tengah)/net
KOBEK KOTA- Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Kabid BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman saling lempar tanggungjawab terkait daftar penerima dana hibah sebesar Rp57 milar yang dipublikasi tahun 2016.
“Kalau dana hibah tanyakan BPKAD. Masa walikota ngurusin satu persatu, “ kata Rahmat Effendi kepada Kobek, Senin. Dia menolak memberikan penjelasan soal penyaluran dan daftar penerima dana tersebut. Hal yang sama juga dikatakan Supandi Budiman. Bahkan ketika ditanya mengapa data daftar penerima dana hibah tidak valid dengan yang dipublikasikan, dia berdalih tidak tahu permasalahannya sehingga harus lihat data dulu. “Waduh nanti saya lihat datanya. Tidak bisa begitu, kita lihat dulu datanya, “ kata Supandi Budiman sambil berjalan meninggalkan wartawan, Senin (21/8).
Seperti diketahui, dalam dokumen daftar penerima dana hibah yang dipublikasikan (website) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kepada masyarakat, dana yang digelontorkan hanya Rp57 millar lebih, seakan terealisasi dan tidak ada penambahan.Padahal, terjadi penambahan menjadi Rp74 miliar.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 14/2016, pemberian dana hibah Pemkot Bekasi bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Tapi, bantuan yang diberikan Pemkot Bekasi kepada lembaga di daerah dan masyarakat justru diduga dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab.
Anehnya, Pemkot Bekasi sepertinya tidak transparan dalam memberikan daftar nama penerima hibah tahun 2016. Pasalnya, ketika ditelusuri dokumen yang sudah ditandatangani Walikota Bekasi Rahmat Effendi, dana hibah yang digelontorkan melebihi dengan semestinya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Bekasi Imam Yahdi membenarkan dana hibah yang diberikan Pemkot Bekasi kepada pemerintah daerah dan masyakat yang ada di Bekasi tahun 2016 cukup besar.
“Setahu saya tidak terserap semuanya. Total dana hibah yang dicairkan tahun 2016 Rp74 millar lebih, “ kata Imam Yahdi kepada Kobek.
Tempat terpisah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Gerakan Berantas Korupsi Republik Indonesia (LSM Forgebuki) Timbul Sinaga meminta agar Pemkot Bekasi memberikan dana hibah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif.
Pasalnya, dana hibah sejatinya ditujukan untuk menunjang capaian program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, diduga dana ini sering menjadi bahan incaran dengan modus beragam, mulai dari pembentukan lembaga fiktif, hingga kampanye Pilkada.
“Penegak hukum seharunya bisa terangsang melihat penerima dana hibah, apakah sudah tepat dan benar. Apalagi sebentar lagi Kota Bekasi akan mengadakan pemilihan kepala daerah, “ kata Timbul Sinaga kepada Kobek, belum lama ini.
Menurut Timbul, daftar penerima hibah yang dipublikasikan Pemkot seharusnya transfaran bukannya ditutupi. Pasalnya, dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kata Timbul, dalam daftar penerima hibah tahun 2016 mendapatkan Rp500 juta. Tapi, ketika ditelusuri ke penerima dana tersebut hanya diterima Rp350 juta. Seperti, Kelurahan Sumurbatu Kecamaatan Bantargebang.
“Kenapa dalam website pemkot dana untuk BKM Rp500 juta dan sudah ditandatangani walikota. Padahal, mereka hanya mendapatkan Rp350 juta, coba transparan. Itukan uang rakyat yang harus diketahui rakyat juga, “ sindirnya.(tgm)
