KOBEK KOTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi digugat sejumlah kontraktor ke Pengadilan Negeri (PN) setempat.
Alasannya, proyek pengadaan buku bahan ajar 2016/2017 untuk sekolah dasar negeri (SDN), hingga saat ini belum dibayar. Gugatan No 551/Pdt.G/2017/PN Bks, disidangkan majelis hakim pimpinan Krosbin Lumban Gaol dengan hakim anggota Adang Abdul Khohar dan Donald Panggabean.
Wakil Ketua PN Bekasi Krosbin Lumban Gaol kepada Koran Bekasi menyebutkan, gugatan wanprestasi (ingkar janji) itu diajukan 17 kontraktor terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dalam hal ini dinas pendidikan yang tidak membayarkan proyek pengadaan buku bahan ajar senilai Rp6 miliar.
“Iya benar, perkara gugatan itu sudah kami sidangkan Rabu (25/10). Rencananya, sidang kedua Rabu besok (1/11) untuk acara mediasi (perdamaian),” ujar Krosbin, Senin (30/10) sambil menambahkan bahwa dalam perkara ini Disdik diwakili bagian hukum Pemkot.
Sebelumnya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan bahwa dinas pendidikan tidak boleh merugikan pihak ke tiga (kontraktor) dengan tidak membayar hutang yang ada.
“Itu buku bahan ajar sama nggak dengan LKS, kalo kata pak Kadis itu beda, ok kalo begitu tapi ingat fungsinya sama untuk bantu guru dalam mengajar,” kata walikota kepada awak media belum lama ini.
Menurutnya, guru harus dapat membuat bahan ajar sendiri dan itu nantinya akan mendapat honor. Tapi, dia mengakui administrasi pengadaan buku bahan ajar salah sejak awal sehingga ada keterlambatan dalam pendistribusian ke siswa
Akibatnya ada beberapa lokasi sekolah yang pengirimanya melebihi semester satu padahal bahan ajar yang dibuat merupakan materi semester awal.
“Dan keterlambatan ini harus ada sangsi tapi bukan berarti keterlambatan ini merugikan pihak ke tiga dengan tidak di bayar. Jangan sampe juga kita menzolimi, selesaikan saja administrasinya dengan baik,” tambah Rahmat.
Seperti diketahui, pada tahun 2016 Dinas Pendidikan Kota Bekasi melalui bidang Dikdas memaksakan untuk mengadakan buku bahan ajar tingkat sekolah dasar se Kota Bekasi.
Namun karena berbagai hal akhirnya pengiriman ke siswa mengalami keterlambatan sehingga anggaran enam miliar rupiah lebih dari APBD tidak dapat dicairkan hingga saat ini.
Kegiatan pengadaan buku itu dikerjakan pihak ke tiga melalui Konsorsium dari beberapa perusahaan dengan total nilai alokasi anggaran Rp6 miliar lebih. Diantaranya, PT Wulandari Lestari, PT King Delapan, CV Cipta Kirana dan CV Jasuka Mandiri. (gar)
