KOBEK CIKARANG-Penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang larangan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bekasi, teryata sulit dilaksanakan. Karena, tidak ada ancaman hukuman atau denda bagi pelanggarnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi Hudaya kepada Kobek, mengakui sudah dua tahun Perda itu diundangkan, tapi sampai saat ini tak bisa dilaksanakan. “Saya sudah pelajari Perda itu, dan ternyata tak mungkin dilaksanakan. Kalau menindak tanpa dasar hukum yang jelas, bisa saya yang justru dipidana,” katanya.
Perda dibuat memang untuk ditegakkan. Satpol PP bertugas sebagai penegak Perda, tetapi tanpa dasar hukum yang jelas, maka tak mungkin bisa dilaksanakan.
Di dalam Pasal 47 dijelaskan tentang larangan usaha parawisata, di antaranya diskotiq, klub malam, karaoke, panti pijat. Tetapi dalam pasal itu, tidak ada ancaman hukuman atau denda bagi pelanggarnya. Anehnya, ancaman dan denda justru pada pasal 27, yaitu ancaman kurungan 6 bulan denda maksimal Rp50 juta bagi pengusaha yang tidak membuat pengumuman. “Hanya karena tidak membuat pengumuman justru bisa dihukum 6 bulan kurungan dan denda Rp50 juta, sementara bagi pelanggar sebagaimana di pasal 47, tak sanksi dihukum,” katanya.
Jangan sampai salah mengambil tindakan, sebab dalam Perda itu, jenis usaha parawisata yang dilarang yaitu diskotiq, klub malam, karaoke, panti pijat. Tapi pelanggaran itu, sanksinya tak ada. Justru pelanggar pasal 27 yang diancam hukuman. Yang ditegakkan Satpol PP adalah Perda, ancaman kurungan 6 bulan denda maksimal Rp50 juta. “Jenis usaha yang dilarang tercantum pada pasal 47, tetapi tidak ada ancaman hukuman, tetapi justru yang hanya tidak membuat pengumunan, seperti dilarang membawa senjata api dan lainnya yang diancam pdana dan denda”, kata mantan Kepala Dinas Kominfo ini.
Makanya, sejak sebulan bertugas di Satpol PP, ia tidak melaksanakan Perda itu, karena bisa jadi Satpol PP yang disalahkan. Harusnya, setiap pelanggaran ada ancaman hukuman dan dendanya. “Kami tidak berani melaksanakan Perda itu hingga terkesan mubazir,” katanya.
Pihaknya juga masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia terkait Perda itu. “Kebetulan ada yang menggugat dan sudah ada putusan MA, namun apa isi putusannya, belum diketahui,” tandas mantan Sekretaris Disnaker itu.
Direktur LBH Bekasi Agus Rihat P Manalu, juga mempersoalkan Perda larangan yang dinilai keliru dan berbenturan dengan undang-undang yang ditetapkan Kementerian Pariwisata. Dan yang lebih memprihatinkan, Perda Nomor 3/2016 tidak pernah dilaksanakan. (hem)
