Kota Bekasi – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mulai disoal. Pasalnya, ada dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sebesar Rp51 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sayangnya, sosialisasi yang dilakukan terkesa sangat minim.
Dalam pelaksanaan tahapan pilkada misalnya, mulai pengumuman pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, penetapan pasangan calon, pengundian atau pengumuman nomor urut pasangan calon, terkesan KPU Kota Bekasi kurang mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media massa. Hal ini bertolak belakang dengan KPU Jawa Barat dimana hasil pengundian nomor urut pasangan calon yang berlangsung Selasa
(13/2) malam, langsung dipublikasikan pada semua media massa di seluruh Jabar. Di sisi lain, pengundian nomor urut calon walikota/wakil walikota Bekasi sudah berlangsung sejak siang hari, namun hingga kini belum ada publikasi resmi dari KPU Kota Bekasi.
Ironisnya, menanggapi persoalan ini, Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi lebih memilih bungkam. Ketika ditanya Koran Bekasi mengapa hingga kini belum ada sosialisasi ke masyarakat pasca penetapan nomor urut pasangan calon, dia tak mau berkomentar banyak. Hanya saja, Ucu tidak membantah bahwa Pemkot Bekasi dan
Pemprov Jawa Barat mengucurkan anggaran dana hibah untuk Pilkada Kota Bekasi. “Anggaran dana hibah untuk Pilkada Kota Bekasi dari Jawa Barat sebesar Rp5 miliar. Sedangkan dari Pemkot Bekasi sebesar Rp46 miliar. Jadi totalnya Rp51 miliar, ” kata Ucu, Rabu (14/2). Ditanya tentang berapa anggaran yang telah disediakan masing –
masing pasangan calon (paslon), apakah juga telah melaporkannya kepada KPU, dan berapa anggaran tim sukses
masing – masing paslon, Ucu tak bergeming, sepertinya tertutup. “Dilaporkan dalam laporan dana kampanye. Nanti di akhir kampanye, ” katanya singkat.
Soal anggaran sebesar sebesar Rp51 miliar untuk pelaksanaan pilkada, dia berdalih anggaran itu belum digunakannya. “Dananya untuk pelaksanaan pilkada. Kalau ditanya masih kurang, tidak tahu kan belum digunakan, ” kelitnya. Disinyalir, tahapan pilkada yang dilakukan KPU Kota Bekasi, sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi. Pasalnya, KPU yang seharusnya melakukan penghematan anggaran, malah terlihat beberapa kali menyewa ballroom hotel berbintang empat, Horison Bekasi hanya untuk penetapan pasangan calon dan pengundian atau pengumuman nomor urut paslon.
Terkait pelaksanaan deklarasi damai Pilkada 2018 di Kota Bekasi, diakui Ucu batal digelar pada Kamis (15/2). Tahapan kegiatan itu diundur menjadi Minggu (18/2) sesuai dengan instruksi KPU Pusat nomor 157/PL.03.4-
SD/06/KPU/II/2018. Dijelaskannya, dalam surat yang diedarkan pada 9 Fabruari 2018 itu, disebutkan bahwa agenda deklarasi damai para calon pasangan pilkada maupun Pilgub 2018 se-Indonesia akan dilaksanakan secara serentak pada Minggu (18/2). Perubahan jadwal itu juga telah disampaikan pihaknya kepada masing-masing pengurus partai pengusung para calon walikota dan wakil walikota di wilayahnya. "Masing-masing perwakilan partai pengusung sudah tahu perubahan jadwal ini. Kami sudah mengomunikasikannya sejak jauh hari," katanya.
Deklarasi damai dimaksudkan agar kedua kubu pengusung paslon yakni Rahmat Effendi/Tri Adhianto dan Nur
Supriyanto/Adhy Firdaus dapat menjaga komitmen dalam menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada. "Kita harap, tidak ada lagi intrik-intrik memecah belah persatuan bangsa. Seluruh tahapan pilkada harus berjalan kondusif," pungkasnya. ***
