KOBEK KOTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengukuhkan tujuh pejabat sementara (Pjs) bupati/walikota menggantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Pengukuhan dilakukan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (14/2). Salah satu yang dikukuhkan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Rudy Gandakusumah menjadi Pjs Walikota Bekasi menggantikan Rahmat Effendi yang kembali maju di Pilkada Kota Bekasi. H Muhammad Solihin sebagai Pjs Walikota Bandung, H Sumarwan Hadisoemarto sebagai Pjs Bupati Sumedang. Kemudian H Dady Iskandar sebagai Pjs Bupati Subang, Deddi Mulyadi sebagai Bupati Ciamis, H Koesmayadi Tata Padmadinata sebagai Pjs Bupati Garut dan H Dedi Taufikkurohman sebagai Pjs Walikota Cirebon. Menurut Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan, acara pengukuhan penjabat sementara ini merupakan amanat dari Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor T.131/1209/OTDA tanggal 12 Februari 2018. Pelaksanaan pengukuhanPjs bupati/walikota paling lambat tanggal 14 Februari 2018 di Ibu Kota Provinsi. Hal ini dipertegas kembali melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-238 s.d 243, dan 131.32-269 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati/Wali Kota.
“Ketika dua-dua mencalonkan (kepala daerah dan wakil kepala daerah) maka ada kekosongan maka diisi oleh penjabat sementara yang di-SK-kan oleh Kemendagri atas usulan gubernur,” kata Aher.
Dia juga mengakui di Provinsi Jawa Barat terdapat tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak Tahun 2018. Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Ciamis.
Sesuai ketentuan Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 jo. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, harus ditunjuk Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota sampai selesainya masa kampanye.
Aher mengatakan proses penunjukan penjabat sementara ini telah ditempuh sesuai ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 yang diawali dengan mekanisme pengusulan calon penjabat sementara dari gubernur untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
“Alhamdulillah, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati/Walikota telah kita serah terimakan pada hari ini, atau tepat satu hari sebelum masa kampanye dimulai,” kata dia.
Dengan demikian, kata dia, tidak akan terjadi kekosongan jabatan bupati/walikota selama bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota menjalani cuti di luar tanggungan negara saat kampanye, sehingga menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing kabupaten/kota. Menurut dia, masa jabatan Pjs bupati/walikota adalah selama masa kampanye yaitu mulai besok tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. “Jadwal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 jo. PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pilkada Tahun 2018,” kata dia. Aher berpesan kepada para penjabat sementara agar melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 jo. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, yaitu seperti memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Kemudian memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri serta melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. (*/gar)
